Sri Mulyani Minta APIP Kawal Terus APBN: Ini Dibiayai Pajak dan Pinjaman, Semuanya Harus Dijaga

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terus mendorong peran aktif Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam menjaga penggunaan APBN, khususnya di situasi pandemi COVID-19 guna mengakselerasi pemulihan ekonomi.

“Tentu penggunaan keuangan negara harus akuntabel, yang mengelola harus dipercaya, dan kredibel. Ini semuanya hanya bisa terjadi kalau institusi memiliki APIP yang kompeten, profesional, punya integritas, dan kredibel, sehingga kita bisa menggunakan sumber daya yang merupakan sumber daya publik dengan bertanggung jawab,” ujarnya saat berbicara di Kongres Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang disiarkan melalui saluran virtual, Selasa, 23 November

Menurut Menkeu, selama dua tahun terakhir pandemi memukul sisi penerimaan negara sementara belanja negara meningkat yang berakibat pada defisit yang naik.

“Dalam situasi ini APBN harus benar-benar harus tepat sasaran mencapai tujuan, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan perekonomian,” tuturnya.

Menkeu menambahkan, APIP harus mampu menjadi rekan yang bisa dipercaya, tidak kooptasi, memiliki independensi, namun tetap bersinergi dalam mencapai tujuan tersebut.

“Ini misi yang harus dikawal terutama kalau saya bicara pada seluruh APIP, karena instrumen APBN dibiayai melalui pajak, pendapatan negara, serta melalui pinjaman yang semuanya harus dijaga secara teliti dan juga secara hati-hati,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah telah menganggarkan pagu Rp744,77 triliun. Adapun, Hingga 19 November 2021, realisasinya telah mencapai Rp495,77 triliun untuk kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha.

Lebih lanjut, bendahara negara menganggap peran APIP diandalkan untuk mengaudit dan menjaga akuntabilitas belanja pemerintah tepat sasaran seperti pembayaran klaim pasien perawatan COVID-19, vaksin dan vaksinasi, perbaikan fasilitas kesehatan, dan penyaluran dana bantuan sosial.

“Jadi niat baik saja tidak mencukupi. Niat baik harus disertai dengan instrumen yang tepat, bisnis proses yang efisien, akuntabel, dan juga good governance. Pada akhirnya kita bisa mempertanggungjawabkan efektif mencapai tujuannya menggunakan sumber daya yang merupakan sumber daya negara yaitu keuangan negara,” tutup Menkeu Sri Mulyani.