Besok Jenderal Andika Dilantik Jadi Panglima TNI, Komisi I DPR: Segera Paparkan Program ke Personel
JAKARTA - Jenderal Andika Perkasa dikabarkan akan secara resmi dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pada Rabu, 17 November, besok.
Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno alias Dave Laksono berharap, komunikasi yang intens antara Jenderal Andika Perkasa dan komisi pertahanan itu terus berjalan baik. Agar semua isu-isu dapat segera diselesaikan.
"Dan juga apa yang menjadi kendala masalah, utamanya pertahanan dapat kita selesaikan dengan baik, kita carikan solusinya," ujar Dave saat dihubungi VOI, Rabu, 16 November.
Dave mengingatkan, sebagai Panglima TNI Jenderal Andika harus segera memaparkan rencana kerjanya kepada seluruh personelnya. Di mana, panglima adalah pucuk pimpinan tertinggi bagi anggota TNI, baik darat, laut dan udara. Dikatakan Dave, kesemua Matra itu harus disinergikan.
"Jadi bukannya harus merangkul atau gimana itu enggak, justru harus segera memanggil untuk memaparkan rencana kerja dia," kata Dave.
Dengan masa jabatan yang menurut undang-undang akan berakhir pada akhir tahun 2022, maka Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa harus memastikan programnya berjalan dengan baik dan bisa meninggalkan legacy untuk kepemipinan TNI selanjutnya.
"Jangan bilang masa jabatan setahun atau gak, karena masa jabatan tergantung presiden. Bisa aja dalam kurang satu tahun sudah ada panglima baru. Tapi dengan waktu yang dia miliki dan kemampuan yang dipunyai harus optimal dan terlaksana dengan baik," terang Dave.
Soal langkah Panglima TNI, Politikus Golkar itu menilai, masalah Papua juga butuh penanganan yang sangat khusus karena menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa secara keseluruhan. Dia menekankan, Papua adalah bagian dari Indonesia dan tidak dapat dipisahkan.
"Jadi pendekatan butuh yang sangat intensif yang melibatkan semua elemen. Jadi tidak bisa diserahkan kepada panglima tapi kehadiran TNI itu di Papua harus betul-betul terlihat dan terasa," katanya.
Baca juga:
- 'Kalau OTT Dikasih Tahu, ya Lari', Jawaban Ganjar Setelah Dapat Klarifikasi dari Bupati Banyumas
- Ketua KPK Minta Kepala Daerah Termasuk Bupati Banyumas Tak Risih dengan Kerja Pemberantasan Korupsi
- Pesan KPK ke Kepala Daerah: Kenapa Takut OTT Kalau Tak Langgar Aturan
- Minta KPK Panggil Dulu Sebelum OTT, Bupati Banyumas Achmad Husein: Yang Saya Sampaikan Out of The Box
"Tapi terlihat dan terasa bukan untuk mencekam tapi justru harus bagaimana menciptakan kenyamanan diantara masyarakat Papua bahwa kehadiran TNI untuk melayani itu yang mesti ditonjolkan," sambungnya.
Selain itu, juga masalah alutsista. Walaupun banyak yang mengeluhkan masalah kemampuan dana, menurut Dave, ada banyak cara untuk menutupi kekurangan tersebut seperti perkembangan tekhnologi.
"Itu bisa dikembangkan untuk menutupi kekurangan atau kebutuhan TNI," kata Dave.