Ketua KPK Ungkap 4 Masalah Krusial yang Harus Dibereskan untuk Sikat Mafia Pelabuhan yang Meresahkan

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkap empat masalah krusial yang harus dibereskan untuk menyikat habis mafia pelabuhan yang meresahkan.

Hal ini disampaikan untuk menanggapi permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Masalah krusial pertama adalah masih ditemukannya otoritas pelabuhan dan kebandaraan yang tidak menggunakan sistem aplikasi Indonesia Port Integration (Inaportnet). Padahal aplikasi tersebut harusnya digunakan saat memberi pelayanan, monitoring, dan evaluasi.

"Serta belum terintegrasinya dengan pelayanan badan usaha pelabuhan. Hal ini mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara," kata Firli dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat, 12 November.

Masalah berikutnya, adalah masih ditemukannya pemberian jasa layanan pelabuhan yang tidak terekam dalam sistem. Firli bilang, hal ini mengindikasikan hal ini masih dilakukan dengan cara manual dan membuat praktik korupsi rawan terjadi.

"Dalam kata lain masih dilakukan dengan cara manual dan hal tersebut dinilai menjadikan besaran pembayaran pengguna jasa pelabuhan tak sesuai sebagaimana mestinya sehingga rawan terjadi korupsi," jelas eks Deputi Penindakan KPK tersebut.

Selanjutnya, ditemukannya ketidaksesuaian kebutuhan, kualifikasi, kelembagaan, dan proses implementasi kerja pada proses bongkar muat di pelabuhan juga jadi masalah. Padahal praktik ini, kata Firli, tak hanya merugikan pengguna jasa tapi juga merugikan pelaksanaan bongkar muat itu sendiri karena panjangnya birokrasi.

Terakhir, dia mengatakan masih ditemukannya layanan jasa pelabuhan yang belum terintegrasi satu sama lain seperti layanan karantina dan keterbatasan sumber daya manusia.

"Tentu ini adalah PR kita bersama, dan saya berharap melalui forum ini, strategi nasional pencegahan korupsi bisa dioptimalkan, sehingga layanan semakin mudah, waktu semakin pendek dan biaya semakin murah. Apa yang kita peroleh kita tanamkan investasi untuk negara kita. Begitu banyak sumber yang bisa kita gali," ujar Firli.

Diberitakan sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta penegak hukum dalam hal ini KPK, Polri, dan Kejaksaan untuk menindak tegas mafia yang bermain di pelabuhan. Ia juga berharap para aparat penegak hukum tersebut membentuk satuan tugas untuk memberantas dan memenjarakan mafia yang menghambat Indonesia menjadi negara maju.

"Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," katanya dalam webinar.

Luhut mengaku geram dengan permainan para mafia tersebut. "Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan), ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita diganti atau dipenjarakan," ucapnya.