Kualitas Infrastruktur Buruk Akibat Dikorupsi, KPK: Gubernur-Bupati Belum Turun, Bangunan Sudah Hancur
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengingatkan para penyelenggara negara untuk menjalankan tugasnya dengan berintegritas untuk mencegah korupsi yang menghambat pembangunan infrastruktur.
Hal ini disampaikannya di hadapan jajaran pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Rabu, 3 November.
Ghufron menyebut korupsi kerap mempengaruhi sejumlah aspek kehidupan masyarakat dari mulai pembangunan sumber daya manusia hingga infrastruktur yang menunjang kehidupan. Bahkan, dia mendapati ada kualitas proyek yang buruk sehingga belum diresmikan bangunan yang dibuat sudah hancur.
"Di Indonesia, Gubernur, Bupati belum turun, bangunan yang dibangun dengan anggaran negara sudah hancur,” katanya dikutip dari keterangan tertulisnya.
Ghufron mengatakan kehadiran KPK di Maluku adalah bentuk kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi, DPRD sebagai perwakilan rakyat memiliki peran penting karena turut menentukan arah dan tujuan daerah.
"Kehadiran kami bisa dikatakan wujud pela gandong KPK dengan DPRD. Semangatnya bersaudara dalam mengawal, mengawasi dan mengontrol pemerintahan di Maluku," ungkap Ghufron.
Baca juga:
- Rachel Vennya dan Kekasihnya Jadi Tersangka Kasus Kabur Karantina
- Polantas Minta Bawang Ganti Denda Tilang Memang Nakal Sengaja Cari Kesalahan
- Penggalangan Dana Yayasan Amal BM MA Digunakan Kelompok Teroris JI untuk Pelatihan di Negara Konflik
- Respon Serangan ISIS di Rumah Sakit Militer Kabul, Komandan Pasukan Khusus Taliban Tewas
Dalam paparannya, disebutkan jenis-jenis tindak pidana korupsi dan modus korupsi yang kerap terjadi di daerah. Dia mengingatkan para legislator agar tidak terjebak dalam perilaku yang sama.
“Bapak dan Ibu adalah pejabat publik yang tugasnya melayani publik. Jangan perkaya diri dari sumber yang tidak sah, selain gaji dan honor yang telah diatur,” tegas Ghufron.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran KPK. Ia berharap kehadiran komisi antirasuah dapat memberantas korupsi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kami sambut baik acara ini untuk memperkuat sinergitas antara KPK dan Dewan untuk pemberantasan korupsi, sehingga dapat lebih mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku sejalan dengan upaya KPK meningkatkan tata kelola pemerintah daerah,” ujar Lucky.