JAKARTA - Di era digital, ruang publik tak lagi sepenuhnya berada di tangan redaksi media atau panggung politik. Ia kini dimediasi oleh algoritma—rumus matematika yang bekerja diam-diam menentukan konten apa yang muncul di layar pengguna.
Platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram menjadi arena utama pertarungan opini, sekaligus ladang ekonomi perhatian (attention economy). Pertanyaannya: apakah kita benar-benar memilih informasi, atau justru dipilihkan oleh sistem?
Secara teknis, algoritma platform bekerja dengan menganalisis perilaku pengguna—durasi tontonan, klik, komentar, hingga jeda saat menggulir layar. Di TikTok, misalnya, sistem “For You Page” merekomendasikan video berdasarkan interaksi mikro yang sangat detail.
YouTube memaksimalkan “watch time” dan relevansi historis untuk mendorong pengguna bertahan lebih lama. Instagram memprioritaskan konten yang berpotensi memicu interaksi cepat seperti likes, shares, dan komentar.
Menurut Dr. Rulli Nasrullah, pakar media digital dari Universitas Islam Bandung, algoritma pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan retensi pengguna. “Tujuan utamanya bukan menyajikan kebenaran, tetapi menjaga atensi. Konten yang memicu emosi kuat—marah, takut, kagum—lebih mungkin didorong sistem,” ujarnya saat dihubungi terpisah.
Pernyataan serupa datang dari Prof. Safiya Noble, penulis Algorithms of Oppression, yang menyebut algoritma tidak pernah sepenuhnya netral karena dibangun dengan asumsi bisnis dan nilai tertentu. “Algoritma mencerminkan kepentingan korporasi dan struktur kekuasaan yang melingkupinya,” katanya dalam berbagai forum akademik.
Netral atau Berpihak?
Perusahaan teknologi kerap menyatakan bahwa sistem mereka netral dan berbasis data. Namun, kritik menyebut netralitas algoritma hanyalah mitos. Di Indonesia, perdebatan soal regulasi platform kerap melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang menyoroti transparansi dan akuntabilitas sistem rekomendasi.
Peneliti komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Dr. Aditya Perdana, menilai keberpihakan algoritma bisa muncul bukan karena niat politik langsung, melainkan karena desainnya memprioritaskan engagement. “Isu kontroversial cenderung viral. Sistem membaca itu sebagai sinyal keberhasilan, bukan sebagai potensi polarisasi,” ujarnya.
Dengan kata lain, algoritma mungkin tidak berpihak secara ideologis, tetapi ia berpihak pada konten yang menghasilkan interaksi tertinggi—apa pun substansinya.
Echo Chamber dan Polarisasi
Fenomena echo chamber—ruang gema di mana pengguna hanya terpapar informasi yang sejalan dengan pandangannya—menjadi konsekuensi dari personalisasi ekstrem. Ketika seseorang sering menonton konten dengan sudut pandang tertentu, algoritma akan menyajikan konten serupa, mempersempit variasi perspektif.
Menurut laporan berbagai lembaga riset media, polarisasi politik meningkat seiring konsumsi informasi digital yang tersegmentasi. Dr. Ross Tapsell, peneliti media Asia Tenggara dari Australian National University, menilai Indonesia adalah contoh menarik. “Media sosial mempercepat fragmentasi opini publik, terutama saat momentum politik seperti pemilu,” katanya dalam sebuah diskusi kebijakan publik.
Echo chamber tak hanya memengaruhi politik, tetapi juga isu sosial, agama, hingga kesehatan. Ketika informasi disaring berdasarkan preferensi, ruang dialog menjadi semakin sempit.
Buzzer, Influencer, dan Framing Isu
Di balik konten yang viral, terdapat aktor-aktor yang memahami cara kerja algoritma. Buzzer politik dan influencer memanfaatkan momentum, tagar, serta jam tayang strategis untuk mendorong isu tertentu masuk ke tren. Mereka tak selalu menciptakan informasi palsu, tetapi kerap membingkai (framing) narasi agar sesuai dengan kepentingan sponsor atau afiliasi politik.
Menurut Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, pola percakapan di media sosial sering menunjukkan orkestrasi terstruktur. “Ada akun yang secara konsisten mendorong narasi seragam dalam waktu bersamaan. Ini mengindikasikan kerja terkoordinasi,” jelasnya dalam beberapa pemaparan analisis media sosial.
Framing isu menjadi kunci. Sebuah kebijakan bisa dipresentasikan sebagai “reformasi berani” atau “ancaman demokrasi” tergantung sudut narasi yang diangkat dan diperkuat algoritma.
Siapa Mengendalikan Opini?
Pada akhirnya, pertanyaan besar tetap menggantung: siapa yang mengendalikan opini publik? Apakah pengguna dengan kebebasan memilihnya, atau algoritma dengan logika bisnisnya?
Algoritma tidak memiliki kehendak politik, tetapi ia dirancang dalam ekosistem ekonomi yang mengejar keuntungan. Dalam ekosistem itu, perhatian adalah komoditas. Konten yang paling mengundang reaksi akan lebih diutamakan. Akibatnya, informasi yang tenang dan analitis kerap kalah oleh narasi sensasional.
Bagi publik, tantangannya adalah meningkatkan literasi digital dan kesadaran kritis. Sebab di balik layar ponsel, ada sistem kompleks yang bekerja tanpa henti—menyaring, memilih, dan menyajikan realitas versi tertentu.
Apakah kita benar-benar memilih informasi? Atau sebenarnya, pilihan itu telah dipersempit sebelum kita menyadarinya? Pertanyaan ini menjadi relevan di tengah pertarungan kuasa digital yang kian intens, di mana algoritma bukan sekadar teknologi, melainkan instrumen baru dalam membentuk opini publik.
