JAKARTA - September 2015, pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan proposal kereta api cepat Whoosh dari Tiongkok dan Jepang. Alasan utamanya adalah pemerintah ingin proyek ini bersifat bisnis ke bisnis (B2B) tanpa jaminan utang dari pemerintah dan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setelah penolakan awal, pemerintah Indonesia memilih tawaran Tiongkok, karena menyanggupi persyaratan tanpa menggunakan APBN dan tanpa jaminan pemerintah.
Perusahaan Tiongkok juga menawarkan nilai investasi yang lebih rendah dan jangka waktu pengerjaan yang lebih cepat. Kini, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (142 Km) Whoosh yang bernilai 112 triliun itu menjadi sorotan dan perhatian publik.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio yang sempat dimintai pandangan soal kelayakan kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah mewanti-wanti kelayakan pembangunan kereta cepat. "Tetapi Pak Jokowi menyatakan itu kemauannya. Akhirnya pihaknya tak kuasa menolak." ujarnya.
Belakangan menyusul pernyataan Menteri Keuangan baru Purbaya Yudhi Sadewo, yang menolak membayar pembangunan dan utangnya dengan APBN dan melemparnya ke Danantara sebagai lembaga pengelola investasi, alasannya Danantara memiliki dana dari deviden BUMN sampai Rp 80 triliun. Semula dengan pengoperasian kereta ini diharap dapat menangguk pendapatan dari penumpang minimal 31 ribu penumpang per hari. Namun kenyataan di masa liburan Juli lalu saja, Whoosh hanya terisi 19-23 ribu orang per hari, sehingga belum memenuhi target.
Selama ini 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) atau senilai US$ 5,415 miliar. Dengan bunga pertahun, dari utang pokok 2 persen dan bunga untuk cost overrun 3,4 persen per tahun, KCIC (konsorsium yang terdiri dari PT Wika, PT KAI bersama Rekan Cinanya harus menanggung hutang), selama ini membayar US$ 120,9 juta per tahun, itu pun hanya untuk bunganya.
Demi Keadilan dan Demokrasi, Kapan Jokowi Dihukum?
Pengamat politik, Rocky Gerung mengatakan perlahan namun pasti, sejarah memberikan jalan melalui proyek Kereta Api Cepat, Whoosh. Dia menilai saat ini sudah ada pembentukan opini tentang siapa yang perlu dan harus dihukum atas kesalahan dari kebijakan kereta cepat Whoosh.
"Ada yang salah dalam 10 tahun terakhir ini, sehingga demokrasi kita hancur dan kita semua miskin hingga hari ini. Dan saat ini yang diingat para BEM dari seluruh mahasiswa di Indonesia, yang diingat oleh para emak-emak saat ini hanya satu, kapan Jokowi akan dihukum. Hukuman ini bukan karena dendam atau salah dalam membuat kebijakan. Tentu boleh saja namun jangan untuk mengumpulkan uang, itu yang menjadi persoalan," katanya Rocky.
Rocky menegaskan proyek Whoosh ini akan menjadi 'burning issue' untuk bangsa ini memulai satu tradisi bahwa dalam demokrasi di mana pemerintah masa lalu membuat kesalahan atas sebuah kebijakan, pemerintah yang sekarang sudah sepanya
"Pak Prabowo, demi demokrasi, demi keadilan dan demi kesetaraan, ijinkan aparat untuk memulai pemeriksaan di skandal Whoosh ini. Dan jika ada yang bertanya, apakah saya pro dengan kereta cepat. Ya saya pro, karena dengan ini akan ada jalur baru yang mengantarkan seseorang dari Solo menuju tempat istirahatnya di LP Cipinang," tandasnya.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penyelidikan terkait dugaan mak up proyek Kereta Whoosh, sudah dilakukan sejak awal 2025. Artinya, penyelidikan dilakukan KPK sebelum kasus ini viral dan membuat kehebohan seluruh negeri. KPK merespons peluang pemanggilan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung Luhut Binsar Pandjaitan dalam penyelidikan kasus tersebut.
"Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun. Terkait pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja, materinya apa, memang belum bisa kami sampaikan secara rinci,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, 28 Oktober." ujar Budi.
Menurut Budi, KPK saat ini masih fokus menyelidiki unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Whoosh, dan belum bisa memberitahukan lebih lanjut karena kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.
Jokowi Menjelaskan!
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai proyek Whoosh ini juga bisa mengancam masa depan dan kedaulatan bangsa, akibat utang yang sangat besar. Mahfud MD juga menyebut adanya dugaan penggelembungan anggaran (mark up) pada proyek Whoosh.
"Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus mengambil, tapi kan nggak mungkin ambil barang di tengah kota. Pasti dia minta kompensasi ke samping misalnya Laut Natuna Utara. Karena itu pernah terjadi ke Sri Lanka. Sri Lanka juga melakukan kayak gini ya. Membangun pelabuhan gak mampu bayar pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh Cina" ujar Mahfud.
Dalam video yang diunggah 14 Oktober, Mahfud menyatakan perhitungan biaya Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS per kilometer, sementara di China sekitar 17–18 juta dolar AS, sehingga diduga terjadi kenaikan hingga tiga kali lipat. Mahfud meminta agar perbedaan biaya tersebut diselidiki untuk mengetahui siapa yang menaikkan harga dan k emana aliran dana itu.
Mantan Presiden Joko Widodo mengungkap alasan di balik pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh saat dirinya masih menjabat. Ia menyebut proyek tersebut lahir dari kebutuhan mengatasi kerugian ekonomi akibat kemacetan parah di wilayah Jabodetabek dan Bandung yang telah terjadi selama puluhan tahun.
“Dari kemacetan itu negara rugi besar. Di Jakarta sekitar Rp 65 triliun per tahun, dan jika ditambah Jabodetabek serta Bandung bisa lebih dari Rp 100 triliun,” ujar Jokowi di Solo, Minggu 26 Oktober.
Jokowi menjelaskan, pembangunan berbagai moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, dan Whoosh bertujuan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. “Transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari manfaat sosial seperti pengurangan emisi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi waktu,” ucapnya.
IKN, Kota Politik
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025, yang ditandatangani pada 30 Juni 2025. Pemindahan pusat pemerintahan ke IKN dilakukan secara bertahap dengan target final menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN. Politikus Partai Gerindra itu juga menjelaskan alasan dari Presiden Prabowo mengubah status IKN menjadi ibu kota politik dalam tiga tahun mendatang. "Agar pada 2028 IKN memiliki fasilitas pusat pemerintahan. Diharapkan bangunan dan fasilitas untuk Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi hingga Komisi Yudisial sudah siap digunakan,"katanya Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), beberapa waktu lalu.
Dia juga menambahkan penetapan IKN menjadi ibu kota politik bukan berarti memisahkan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di Indonesia. “Bukan kemudian itu menjadi ibu kota politik atau ibu kota ekonomi,” tutur dia.
Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam makna IKN menjadi ibu kota negara dengan IKN sebagai ibu kota politik. Ia memastikan tidak ada perubahan dari tujuan awal pembangunan IKN yang dirintis dari era Presiden ke-7 Joko Widodo, di mana ibu kota RI di Jakarta akan dipindahkan ke IKN. Jika melihat di Undang-Undang Ibu Kota Negara No 21 Tahun 2023, fungsi pusat pemerintahan diatur Pasal 12 ayat (1). Dalam regulasi itu, tidak ada sama sekali menyebut frasa ibu kota politik.
Guru besar ilmu pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, ibu kota politik memiliki makna identik dengan ibu kota negara. Djohan menyebut keduanya sama-sama merujuk pada pusat pemerintahan yang menjadi tempat kerja presiden lengkap dengan menteri, lembaga legislatif, lembaga yudikatif dan badan-badan pemerintahan lain. “Apa maksudnya Presiden menamai Ibu Kota Politik, ini menunjukkan beliau serius pindah ke sana dalam mengurus negara,” kata Djohan melalui pesan tertulisnya.
