Presiden Terpilih Indonesia Mendukung Palestina Merdeka!

JAKARTA - Agresi Israel di Palestina terus berlanjut meski menuai kecaman dunia internasional. Bahkan, Ketika Mahkamah Internasional melabeli agresi tersebut sebagai kejahatan HAM dan memerintahkan penangkapan terhadap pejabat tinggi Israel, negara zionis itu terus melancarkan dan memperluas agresi di Palestina. Hal ini membuat derita warga Gaza di Palestina belum berakhir. Israel tidak bisa membedakan kombatan dan non kombatan.

Berdalih ingin menghancurkan Hamas, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap getol melakukan serangan militer kepada masyarakat sipil, tenaga medis yang ada di rumah sakit, bahkan jurnalis yang sedang melakukan pekerjaannya juga menjadi korban.

Pasca serangan 7 Oktober 2023, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) akhirnya membacakan putusan provisional measures atas permohonan Afrika Selatan yang menuding Israel telah melakukan genosida terhadap bangsa Palestina di Gaza. Permohonan yang diajukan Afrika Selatan ini adalah upaya meminta tindakan sementara atau provisional measures.

“Mahkamah sangat menyadari besarnya tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut (Gaza) dan sangat prihatin atas hilangnya nyawa dan penderitaan manusia yang terus berlanjut,” ujar Ketua ICJ Joan E. Donoghue dalam sidang keputusan sementara ICJ atas klaim genosida Afrika Selatan terhadap Israel di Gaza, Jum’at (26/1/2024) malam.

Putusan sela International Court of Justice (ICJ) yang memerintahkan Israel mencegah tindakan genosida kepada warga Palestina dan memperbaiki situasi kemanusiaan di jalur Gaza tak digubris. Faktanya, sampai saat ini Israel masih melakukan serangan. Tekanan masyarakat internasional termasuk PBB seolah tak mampu menghentikan kekejaman militer Israel. Tindakan biadab Israel terhadap warga Palestina tak hanya terjadi kali ini, tapi sudah berulang kali.

Kebiadaban Israel tak sampai disitu, negara itu memberikan senjata kepada rakyatnya yang bermukim di Tepi Barat Gaza sehingga dengan mereka dengan bebas menodongkan moncong senjata ke warga Gaza, Palestina. Dampak kekejaman Israel itu telah menimbulkan sedikitnya 29 ribu korban tewas.

Pakar Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII), Hasbi Aswar mengatakan operasi militer Israel yang berlangsung di Gaza, Palestina sejak 7 Oktober 2023 tidak diketahui kapan akan berakhir. Otoritas Israel telah mendeklarasikan perang untuk menghabisi kelompok Hamas.

“Israel menyasar semua, mereka tidak mematuhi hukum humaniter yang membedakan mana kombatan dan non kombatan,” kata Hasbi dalam seminar Nasional bertema "Palestina", di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu lalu.

Peyebab keberanian Israel melawan keputusan dan tekanan dunia internasional setelah mendapatkan keuntungan dari Amerika Serikat (AS). Hasbi mencatat sejak operasi militer berkecamuk awal Oktober 2023 sampai sekarang AS telah memberikan bantuan sebesar AS$14 miliar ke Israel.

Dosen Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM Fajri Matahati Muhammadin menjelaskan ada 2 proses hukum yang bergulir di ICJ. Pertama, Afrika Selatan menggugat Israel terkait dugaan genosida yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina. Dalam perkara ini Afrika Selatan dan Israel adalah negara yang telah meratifikasi konvensi Genosida, sehingga ketika ada sengketa terkait genosida proses penyelesaiannya melalui ICJ.

Dunia Perlu Bentuk Koalisi Kemanusiaan untuk Gaza

Pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana dari Universitas Jenderal Achmad Yani mengatakan, solusi nyata untuk mengakhiri perang adalah membentuk Koalisi untuk Kemanusiaan (Coalition of Humanity).

"Saya merasa sudah saatnya negara-negara di dunia bersatu dan membentuk koalisi kemanusiaan terkait peristiwa di Gaza dan serangan militer Israel," katanya kepada VOI dalam pesan tertulisnya, Senin, 29 Juli.

Prof. Hikmahanto menilai tindakan membabi-buta yang dilakukan Israel hingga saat ini sudah banyak menimbulkan korban jiwa yang sebagian besarnya dialami oleh masyarakat sipil. Ironisnya, seakan-akan dunia tak berdaya, karena kepentingan besar di belakang Israel seperti Amerika Serikat.

“Saya melihat gini ya, seolah-olah Israel ini sudah ‘di atas hukum’. Artinya, hukum internasional nggak diperhatikan. Dia merasa di atas angin karena di belakangnya ada Amerika Serikat,” kata Guru Besar Hukum Internasional FH Universitas Indonesia ini.

Prof. Hikmahanto menegaskan Indonesia sudah menunjukkan sikapnya melalui pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam Shangri-La Dialogue 2024 di Singapura di awal Juni lalu. Dia menyebutkan, Prabowo dengan sikap tegasnya dan lantang bersuara di forum pertahanan utama di Asia siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza bila mendapat izin dari PBB. Semuanya demi terjadinya gencatan senjata dan penghentian praktik genocida di Gaza, Palestina.

Prabowo juga menyatakan siap mengevakuasi dan merawat 1000 warga Gaza di Rumah Sakit Indonesia. “Jadi kalau Indonesia sudah membuat sesuatu yang konkret dan berani, kita berharap negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Dan itulah yang saya maksud dengan Koalisi untuk Kemanusiaan.”katanya Hikmahanto.

Benua Eropa dan Indonesia Akui Kemerdekaan Palestina

Pengakuan negara yang berada di benua Eropa terhadap kemerdekaan Palestina disebutkan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto usai menghadiri KTT Tanggap Darurat Gaza di Yordania. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis, 13 Juni 2024. Langkah tersebut disusul dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendukung proposal gencatan senjata di Jalur Gaza, yang diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden.

"Akan dilakukan suatu pengaruh yang terus menerus sehingga opini dunia yang diwakili setiap pemerintahnya bisa menghentikan serangan Israel ke Palestina," kata Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang akan menjadi presiden ke delapan dalam 3 bulan ke depan.

Resolusi tersebut diadopsi DK PBB dengan 14 suara mendukung, dan hanya Rusia yang menyatakan abstain. Prabowo dengan tegas menyebutkan Israel akan menjadi negara terkucil di dunia bila tidak mau melakukan gencatan senjata.

“Jadi tidak ada veto (atas resolusi tersebut). Ini suatu langkah yang langka. Jadi kita liat ada suatu hasil. Kalau Israel tidak mau memberlakukan gencatan senjata, mungkin Israel akan sangat terkucil di dunia” kata Prabowo dengan tegas.

KTT itu khusus membicarakan bantuan kemanusiaan yang bisa segera disiapkan, guna mengantisipasi gencatan senjata yang diharapkan segera bisa terwujud. Prabowo menegaskan Indonesia merupakan satu-satunya negara yang paling konkret di KTT yang siap membantu warga Palestina.

Selain menyampaikan kesiapan Indonesia mengevakuasi 1.000 pasien Palestina, serta para anak-anak yatim piatu dan trauma di Palestina, Prabowo mengatakan Indonesia siap mengirimkan tenaga dokter ke Jalur Gaza.

“Seandainya gencatan senjata itu tidak terwujud pun, langkah-langkah apa yang harus diambil sudah disampaikan untuk mendesak kedua pihak untuk gencatan senjata, dan untuk membantu rakyat Palestina di Gaza,” tegasnya.