Menunggu Erick Thohir Menyelesaikan Permasalahan di BUMN Karya

JAKARTA - BUMN Karya mempunyai tanggung jawab besar dalam membangun infrastruktur negara dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan peran yang besar itu, DPR mendesak dibentuknya panitia kerja (panja) di permasalahan utang BUMN Karya.

Pada tahun 2023, utang negara Indonesia mencapai puluhan ribu triliun, menjadi perhatian serius DPR. Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, mengungkapkan bahwa total utang negara diperkirakan mencapai Rp20 triliun, yang berasal dari utang BUMN dan gaji TNI/Polri. Dia juga menyoroti transparansi pencatatan utang BUMN, menekankan perlunya mencatat dengan baik di Kementerian Keuangan.

"Jadi utang kita bukan Rp 7.500 triliun tapi Rp 20.750 triliun," ujar Fauzi kepada VOI.

Politisi PKS, Hidayatullah, meminta pemerintah untuk menjelaskan total bunga utang dan beban utang pemerintah yang mencapai Rp1.000 triliun setiap tahunnya. "JK (Jusuf Kalla) itu pernah bilang saat ini beban utang kita sudah Rp 1.000 triliun, kalau ada masalah seperti itu tentu bisa dibayangkan bebannya jadi luar biasa berat bisa ganggu kebijakan fiskal kita," katanya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR), Suminto, mencatat posisi utang negara per 31 Mei 2023 sekitar Rp7.787 triliun, melalui berbagai sumber, baik pinjaman maupun sekuritas. Dia menekankan pentingnya melihat persoalan utang negara dari beberapa indikator, termasuk kekuatan keuangan dan keberlanjutan.

Terkait utang besar beberapa BUMN, Suminto menegaskan itu merupakan tanggung jawab korporasi dan di luar kewajiban pemerintah.

Namun, perhatian beralih kepada Erick Thohir, Menteri BUMN, yang terlibat dalam politik dan dicatat sebagai calon cawapres dalam Pilpres 2024. Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mendesak Erick untuk lebih serius menangani permasalahan di Kementerian BUMN.

Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, mengingatkan bahwa beban utang BUMN akan menjadi warisan bagi generasi mendatang dan menekankan tanggung jawab Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Direktur Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menegaskan bahwa perhatian publik terhadap Erick terkait utang BUMN adalah hal yang wajar dan meminta Erick untuk menyelesaikan permasalahan di Kementerian BUMN sebelum terlibat dalam politik elektoral.

Ketua Persatuan Rakyat Korban BUMN Istaka Karya (Perkobik) Bambang Susilo yang berasal dari Yogyakarta mengatakan saat ini usahanya hancur akibat BUMN Istaka Karya telah dipailitkan oleh negara, padahal perusahaannya itu mempekerjakan orang-orang yang mengalami disabilitas. Bambang Susilo yang juga pengusaha disabilitas kini hanya bisa berharap kepada Presiden Jokowi untuk segera turun tangan menyelesaikan pembayaran yang tidak pernah diterimanya.

"Saya mendirikan perusahaan kontraktor ini bertujuan untuk mempekerjakan orang-orang disabilitas. Di tempat saya di lereng gunung merapi tadi ada 20 orang disabilitas yang saat ini sudah tidak mempunyai penghasilan lagi karena belum dibayar oleh BUMN Istaka Karya yang saat ini sudah dipailitkan oleh negara," kata Bambang Susilo saat dihubungi VOI,Selasa. 12 September.

Bambang menjelaskan perusahaannya itu menjadi subkontraktor untuk batu dan pasir di proyek Underpass Kentungan, Yogyakarta dengan total kerugian senilai Rp2 miliar. Dia menyebutkan meski dirinya dan karyawannya memiliki keterbatasan dalam bergerak namun bukan berarti tidak bisa ikut berperan serta dalam pembangunan infrastruktur negara yang dicintainya ini. Bambang menceritakan untuk bisa berperan dalam pembangunan di sektor infrastruktur para kontraktor dan subkontraktor tidak hanya mengeluarkan tenaga dan pikiran tapi juga modal yang tidak kecil yang berasal dari pinjaman di bank pemerintah.

"Terkait BUMN Istaka Karya yang sudah dipailitkan kami tidak keberatan dan menolak sama sekali pembubaran sebuah BUMN, akan tetapi kami sangat berharap utang-utang BUMN terhadap rakyat itu harus dilunasi dan dibayar penuh. Alasannya begini, kami sebagai subkontraktor dari BUMN itu juga mengeluarkan modal yang berasal dari pinjaman bank pemerintah yang sampai saat ini belum bisa kami bayar cicilannya karena tidak ada uangnya. Untuk mendapatkan pinjaman dari bank kami juga mengagunkan aset kami," katanya.

Bambang mengatakan harapannya sebagai sosok disabilitas untuk bisa bekerja sama dengan BUMN dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya justru sebaliknnya, BUMN justru menindas di mana tenaga para vendor digunakan tapi nggak dibayar.

"Tujuan utama pembentukan BUMN yang saya tahu itu untuk kesejahteraan rakyat. Kalau yang terjadi kebalikannya, menindas, berarti ini penjajahan gaya baru. Modal dari kami, tenaga kami, jadi seperti romusha, kerja enggak dibayar.”tandasnya.

Kritik keras terhadap kinerja Kementerian BUMN juga disampaikan Ronald Sinaga melalui beberapa akun sosialnya. Dalam unggahannya di akun bernama brorondm, Ronald Sinaga kerap menyampaikan kritik dengan berbagai cara. 

Mulai dari kanal YouTube miliknya maupun melalui media sosial lainnya milik pribadinya seperti twitter (X) dan juga tiktok. Melalui akun TikTok @brorondm, Bro Ron menyebut Erick Thohir sudah mendapatkan peringatan sejak Desember 2022 saat Direktur Keuangan Waskita Karya ditangkap.

Selain hal itu, masih melalui akun @brorondm di media tiktok, pria ini menjelaskan sosok bernama Sigit Winarto. Sigit Winarto merupakan mantan direktur utama dari BUMN Istaka Karya yang menjabat selama 2017-2022.

"Tiba-tiba dia terdetect oleh para korban Istaka Karya, beliau kini menjabat sebagai direktur di BUMN lain yaitu di PT JIEP (Jakarta Industrial Estate Pulogadung) di Jakarta Timur. Lu bayangin, sebelumnya menjabat gagal setelah menjabat selama lima tahun perusahaannya bangkrut. Kebetulan di BUMN JIEP ini pemilik sahamnya BUMN dan BUMD Jakarta ya. Nah lu perhatiin nih apa yang gue bilang, kawasan industri Pulogadung dimiliki oleh pemerintah pusat melalui BUMN tapi tidak BUMN langsung, tetapi sahamnya dimiliki oleh Danareksa sebesar 50 persen perwakilan BUMN dan pusat, 50 persen lagi dimiliki Pemda DKI. Dirutnya Danareksa adalah mantan dirut dari PT PPA yang juga BUMN, yaitu Yadi Jaya Ruchandi. Lucu nggak tuh cara mengelola BUMN. Luar biasa Pak Mentri, luar biasa," katanya.

Seakan senada dengan akun @Brorondm, politisi dari Partai Gerindra Andre Rosiade melaporkan sikap angkuh para general manager (GM) dan project manager (PM) di BUMN Karya ke Menteri BUMN Erick Thohir. Andre menilai para GM dan PM di BUMN Karya seperti raja-raja kecil. Laporan tersebut disampaikan saat rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (31/8).

"Karya Karya ini bener-bener harus dibenahi keuangan dan mentalnya Pak Menteri. Banyak sekali GM Karya sudah seperti raja kecil. Udah jelas-jelas ngutang, telepon gak diangkat, WA gak dibalas, ditemui susah. Padahal mereka hidupnya kaya raya, lebih kaya dari direksinya. Seharusnya anda berhutang ya otomatis Anda bayar. Apa perlu kami bikin panja untuk menyelesaikan ini," kata Andre dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).

Politisi dari PAN, Intan Fauzi menegaskan pembentukan panitia kerja (panja) di persoalan BUMN Karya merupakan sebuah kebutuhan untuk mengurai semua yang terlibat. Dia beralasan BUMN Karya mempunyai tanggung jawab besar dalam membangun infrastruktur negara dari Sabang sampai Merauke.

"Pendanaannya juga sangat besar, karena itu harus diawasi betul agar cita-cita Presiden Jokowi dalam mengkoneksikan antar daerah melalui infrastruktur tidak disalahgunakan," kata Intan dalam keterangan tertulis kepada VOI.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan pembayaran utang Istaka Karya kepada vendor akan diselesaikan tapi memang tidak sesuai dengan jumlah piutang yang dimiliki vendor.

Alasannya, proses pembayaran disesuaikan dengan aset BUMN konstruksi tersebut. "Dibayar, tapi pasti nggak sesuai yang dia punya (piutang vendor), kan sesuai asetnya. Ketika masuk pailit jadi sesuai aset yang dimiliki perusahaan tersebut, pembagiannya sesuai otoritas yang ditentukan pengadilan,” tandasnya sesuai keterangan tertulis.