Dianggap Berperan dalam Korupsi, Parlemen Rusia Rancang UU Antikripto
Kantor Parlemen Rusia, Duma, kini tengah merancang UU Antikripto. (foto: dok. duma.gov.ru)

Bagikan:

JAKARTA  - Anggota parlemen Rusia sedang membuat  undang-undang baru yang akan memungkinkan pemerintah untuk menyita mata uang kripto. Berita ini disampaikan oleh kantor berita asal Rusia, TASS, pekan ini. 

Jaksa Agung Rusia Igor Krasnov mengklaim bahwa pemerintah Rusia saat ini tengah sedang mengembangkan satu set amandemen kode kriminal negara untuk memungkinkan pihak berwenang menyita kripto yang diperoleh dari aktivitas ilegal. 

Berbicara pada konferensi kantor kejaksaan negara-negara Eropa pada Rabu, 7 Juli, Krasnov menekankan bahwa mata uang kripto seperti Bitcoin (BTC) semakin banyak digunakan untuk korupsi dan penyuapan. Pejabat itu mengatakan bahwa mata uang kripto juga merupakan alat untuk mencuci dana anggaran yang digelapkan.

“Penggunaan cryptocurrency secara kriminal menimbulkan tantangan serius di negara kita,” kata Krasnov. Dia mengklaim bahwa undang-undang kripto yang diadopsi Rusia “On Digital Financial Assets” (DFA) telah memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ini. Akan tetapi amandemen kode kriminal baru akan membawa perlindungan tambahan. “Ini akan memungkinkan penerapan tindakan pembatasan dan penyitaan aset virtual,” kata Krasnov.

Menurut beberapa pakar industri lokal, tidak ada undang-undang yang memungkinkan pemerintah untuk benar-benar menyita aset kripto. “Jelas bahwa aset digital yang disimpan di dompet tidak mungkin disita seperti jenis aset lainnya,” kata Nikita Soshnikov, mantan pengacara senior di Deloitte CIS dan direktur Alfacash, kepada Cointelegraph.

“Namun, sudah ada satu kasus penting di mana petugas FSB dinyatakan bersalah karena menerima suap, dan pengadilan secara resmi menyita 0,1 dan 4,70235 BTC sebagai pendapatan negara,” tambahnya.

Soshnikov mengatakan bahwa Rusia mulai mengembangkan proposal untuk menyita kripto pada tahun 2019, bertahun-tahun sebelum undang-undang DFA diadopsi. 

“Kantor Kejaksaan Agung tetap menjadi pemangku kepentingan utama dari proyek ini, dan dalam konteks seperti itu, pernyataan saat ini hanyalah konfirmasi dari rencana yang disepakati,” tambahnya.

Sebelumnya wakil ketua komite investigasi Rusia, Krasnov ini menjadi jaksa agung negara itu pada awal 2020. Sejak penunjukan itu, Krasnov telah menjadi penentang vokal kripto. 

Tahun lalu, ia mengklaim bahwa kejahatan dunia maya di Rusia sering difasilitasi melalui kripto dan telah mengalami peningkatan 25 kali lipat sejak 2015. Oktober lalu, Krasnov mengatakan bahwa pegawai negeri Rusia akan diminta untuk menyatakan aset kripto atas dasar kesetaraan dengan aset lainnya.

Upaya baru Krasnov untuk memerangi korupsi yang mendukung kripto di Rusia datang beberapa bulan setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberinya sanksi karena menuntut oposisi Rusia dan pemimpin anti-korupsi Alexei Navalny.

Menurut penyelidikan setempat, Krasnov sendiri terlibat dalam beberapa kontroversi terkait korupsi.