JAKARTA - Data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) OJK mencatat lebih dari 432 ribu laporan penipuan digital sepanjang November 2024 hingga Januari 2026, dengan total kerugian mencapai sekitar Rp9,1 triliun.
Dalam acara Executive Policy Forum Kolaboratif Penanganan Fraud dan Scam Digital yang diselenggarakan oleh Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI), PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) menegaskan pentingnya edukasi dan kolaborasi lintas sektor.
BACA JUGA:
Ketua Umum ADIGSI, Firlie Ganinduto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa fraud digital merupakan salah satu ancaman bagi ketahanan siber Indonesia di tengah perkembangan digital yang masif.
“Perkembangan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) ibarat pedang bermata dua. Oleh karena itu, kolaborasi antara regulator dan sektor swasta menjadi kunci dalam memperkuat keamanan siber sekaligus meningkatkan edukasi pengguna,” ujar Firlie.
Setuju dengan pernyataan Firlie, Chief of Public Affairs AdaKami, Karissa Sjawaldy, sepakat bahwa fraud dan scam digital merupakan isu industri dan tanggung jawab bersama.
“Kami juga menyadari bahwa upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri. Karena itu, AdaKami terus bersinergi dengan regulator, asosiasi, dan mitra strategis untuk memperkuat ekosistem digital yang lebih aman, termasuk melalui partisipasi dalam forum ini,” tambahnya.
Forum ini merupakan salah satu langkah nyata AdaKami dalam memperkuat kolaborasi pencegahan fraud digital. Dalam operasionalnya, AdaKami terus memperkuat sistem keamanan untuk melindungi platform dari potensi serangan siber melalui pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data, termasuk pemantauan risiko secara berkelanjutan serta deteksi aktivitas mencurigakan.
Untuk melindungi akun pengguna, AdaKami menerapkan proses electronic Know Your Customer (e-KYC) dengan fitur liveness detection sebagai bagian dari verifikasi identitas, selain berbagai fitur keamanan lain sesuai standar industri.
Selain itu, AdaKami secara konsisten mendorong peningkatan literasi masyarakat, termasuk dalam menjaga data pribadi, mengenali ciri penipuan, pinjol ilegal, serta melakukan verifikasi informasi hanya melalui kanal resmi dan sumber terpercaya.
Sementara itu, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, mengungkapkan bahwa sepanjang Januari hingga 15 November 2025 terdapat sekitar 5,2 miliar anomali traffic, dengan 93,78% di antaranya berupa malware yang berpotensi menjadi ransomware. Temuan tersebut menunjukkan besarnya potensi serangan siber di Indonesia.
Menurut Slamet, melalui Perpres Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber, BSSN menggandeng berbagai pihak mulai dari penyelenggara negara, pelaku usaha, akademisi hingga komunitas untuk memperkuat pertahanan siber nasional dan melindungi ekosistem ekonomi digital.
