JAKARTA - Elon Musk kembali memicu badai politik lintas benua. CEO X itu menyerukan agar Uni Eropa dibubarkan setelah Komisi Eropa menjatuhkan denda 120 juta euro atau sekitar 140 juta dolar AS (Rp2.3 triliun) kepada platformnya.
Denda itu dijatuhkan usai penyelidikan dua tahun terkait pelanggaran aturan Digital Services Act (DSA), mulai dari desain centang biru yang dinilai menipu, kurangnya transparansi repositori iklan, hingga kegagalan menyediakan data publik untuk peneliti.
Putusan denda diumumkan Jumat 5 Desember. Musk langsung merespons dengan komentar singkat bernada penolakan. Kritiknya makin keras sehari kemudian melalui unggahan di X, menyatakan UE seharusnya dibubarkan dan kedaulatan dikembalikan ke tiap negara anggota agar pemerintahan lebih representatif. Seruan itu menambah tensi yang sudah memanas antara raksasa teknologi AS dan Brussels dalam beberapa tahun terakhir.
BACA JUGA:
Pemerintah AS ikut masuk arena. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyebut denda tersebut sebagai bentuk serangan asing terhadap inovasi Amerika dan warganya.
Duta Besar AS untuk UE, Andrew Puzder, menilai langkah UE itu sebagai bentuk regulasi berlebihan yang menargetkan perusahaan Amerika. Ia menegaskan pemerintahan Trump menolak sensor dan akan menantang aturan yang dinilai membebani perusahaan AS di wilayah asing.
Di sisi lain, Komisi Eropa bersikap tegas. Menurut lembaga itu, X telah merancang centang biru sedemikian rupa sehingga menyesatkan, gagal memastikan transparansi iklan, dan tidak memberikan akses data publik kepada peneliti.
Wakil Presiden Eksekutif Uni Eropa, Henna Virkkunen, menyatakan keputusan non-kepatuhan pertama di bawah DSA ini menunjukkan bahwa platform besar tidak kebal dari akuntabilitas.
X diberi waktu 60 hari untuk menjelaskan rencana memperbaiki isu centang biru yang dinilai “menipu,” serta 90 hari untuk menyelesaikan persoalan repositori iklan dan akses data penelitian. Jika tidak dipenuhi, X berisiko menghadapi penalti lanjutan.
Ketegangan antara X dan Uni Eropa kini terasa seperti drama geopolitik digital babak baru, sebuah potret menarik tentang bagaimana regulasi, teknologi, dan politik saling bertubrukan di era internet modern.