JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengajak seluruh stakeholder yang terkait dengan pengembangan kecerdasan buatan (AI), untuk berkolaborasi dalam merancang regulasi AI yang tepat di Indonesia.
Nezar menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang bagi industri, akademisi, NGO, dan masyarakat luas untuk berkontribusi dalam penyusunan kebijakan yang akan mengoptimalkan manfaat AI sekaligus memitigasi risiko pemanfaatan teknologi AI.
Sebagai langkah awal, Komdigi menggelar Dialog Kebijakan AI, yang akan berlangsung dalam tujuh sesi. Setiap sesi akan membahas potensi dan tantangan AI di berbagai sektor, mulai dari e-commerce, perbankan dan keuangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif, keberlanjutan, hingga isu lintas sektor.
Diskusi pertama diawali dengan sektor e-commerce, yang telah menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia. Menurut Nezar, sektor e-commerce memiliki potensi besar untuk memanfaatkan AI, terutama dengan proyeksi pasar yang diperkirakan mencapai 150 miliar dolar AS pada tahun 2030.
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
Microsoft dan Meta Bela Pengeluaran Besar untuk AI di Tengah Terobosan DeepSeek
31 Januari 2025, 10:05 -
| TEKNOLOGI
Presiden Meksiko Kirim Surat ke Google Terkait Perubahan Nama Teluk Meksiko
31 Januari 2025, 11:05
“Dengan proyeksi e-commerce Indonesia, kita harus memastikan adopsi AI di sektor ini memberikan manfaat maksimal bagi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat luas,” kata Near dikutip Jumat, 31 Januari.
Nezar Patria mengharapkan pengaturan pemanfaatan teknologi AI harus benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Oleh karena itu, Wamenkomdigi Nezar Patria mengundang semua pihak untuk memberikan masukan yang konstruktif.
“Masukan dari pemerintah, industri, akademisi, NGO, dan masyarakat sangat kami harapkan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan tantangan di lapangan. Apabila bapak-ibu memiliki pandangan atau rekomendasi jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami,” ungkapnya.
