Pemerintahan Biden Hambat Industri Kripto, Ahli Blockchain Ajukan Gugatan

JAKARTA - Teknologi blockchain yang semakin populer dan menawarkan sistem yang lebih transparan dan efisien di berbagai bidang, telah menghadapi tantangan serius dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kekuasan Joe Biden. Pemerintahan Presiden Joe Biden dinilai menerapkan regulasi yang terlalu ketat terhadap industri kripto, memicu perlawanan dari para pengembang.

Seorang ahli blockchain, Michael Lewellen, bahkan mengambil langkah hukum dengan menggugat Departemen Kehakiman AS (DOJ). Ia merasa aturan terkait pengiriman uang yang diterapkan pemerintah menghambat inovasi di bidang teknologi kripto. Gugatan ini berfokus pada Pharos, sebuah perangkat yang dirancang untuk mengumpulkan dana secara transparan tanpa perantara.

"Saya melawan tindakan pemerintah yang tidak adil ini karena masa depan inovasi kripto di Amerika sedang dipertaruhkan," ujar Lewellen.

Pharos memungkinkan pengguna mengelola transaksi tanpa memegang kendali langsung atas dana, berbeda dengan layanan transfer uang konvensional seperti Western Union. Lewellen berpendapat, perangkat seperti Pharos seharusnya tidak tunduk pada aturan yang sama dengan lembaga keuangan tradisional. Ia juga mencontohkan kasus DOJ terhadap protokol Tornado Cash sebagai contoh penyalahgunaan wewenang.

Menurut Lewellen, panduan dari Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sebelumnya menyatakan bahwa perangkat non-kustodial (tanpa penyimpanan dana oleh pihak ketiga) tidak termasuk kategori layanan pengiriman uang. Namun, DOJ kini menerapkan aturan yang lebih ketat. "Ini mengancam kebebasan untuk menciptakan teknologi baru," tegas Lewellen.

Gugatan ini menggambarkan perseteruan antara pengembang teknologi kripto dan regulator AS. Banyak pengembang yang merasa kebingungan dengan aturan yang tidak jelas, bahkan beberapa di antaranya memilih untuk pindah ke luar negeri. Sementara itu, regulator berpendapat bahwa aturan yang ketat diperlukan untuk mencegah kejahatan dan melindungi konsumen.

Amanda Tuminelli dari DeFi Education Fund memuji keberanian Lewellen dalam menggugat pemerintah. Dukungan juga datang dari Peter Van Valkenburgh dari Coin Center, yang menekankan hak Lewellen untuk mengembangkan perangkat lunak tanpa ada tekanan ketat dari pemerintah.

Keputusan pengadilan dalam kasus ini akan menjadi ujian penting bagi kebijakan kripto di AS. Apakah kasus ini akan menghasilkan aturan yang lebih jelas atau justru memperketat regulasi, dampaknya akan sangat besar bagi masa depan teknologi kripto di negara tersebut.