Putin Sebut Google Alat Politik Amerika Serikat

JAKARTA – Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 19 Desember menuduh Alphabet Inc, perusahaan induk Google, sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mencapai tujuan politik. Putin juga menyalahkan YouTube atas lambatnya kecepatan akses platform video tersebut di Rusia.

Selama beberapa tahun terakhir, Google dan perusahaan teknologi asing lainnya telah menghadapi tekanan dari pemerintah Rusia terkait konten yang mereka distribusikan. Meskipun Moskow telah memblokir platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, YouTube masih tetap dapat diakses oleh sekitar 50 juta warga Rusia setiap harinya.

Kritikus meyakini bahwa gangguan pada YouTube sengaja dilakukan oleh pihak berwenang untuk membatasi akses warga Rusia terhadap konten yang mengkritik Putin dan pemerintahannya. Namun, Rusia membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh kegagalan Google untuk meningkatkan peralatan teknisnya. Pernyataan ini dibantah oleh Google dan para ahli teknologi.

Dalam sesi tanya jawab tahunan dengan warga Rusia, Putin menegaskan kembali sikap Moskow bahwa Google telah menciptakan masalah bagi dirinya sendiri dengan mengurangi pengeluaran dan pasokan peralatan relevan di Rusia.

"Selain itu, YouTube dan Google harus mematuhi hukum kami, menghindari segala bentuk penipuan di internet, dan yang terpenting, tidak boleh menyalahgunakan internet untuk mencapai tujuan politik pemerintah mereka," ujar Putin.

Google belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut. Pada Agustus lalu, YouTube menyatakan bahwa mereka menyadari adanya laporan dari pengguna di Rusia yang mengalami kesulitan mengakses platform tersebut, namun menegaskan bahwa masalah tersebut bukan disebabkan oleh tindakan atau isu teknis dari pihak mereka.

Putin juga menyoroti pertumbuhan kompetisi dari platform domestik seperti VK Video yang dikelola oleh perusahaan negara VK, RuTube, dan Telegram yang didirikan oleh Pavel Durov. Meski demikian, platform-platform tersebut belum mampu menyaingi dominasi YouTube di pasar hosting video.

Sejak perang di Ukraina dimulai, YouTube telah memblokir lebih dari 1.000 saluran YouTube, termasuk media yang didukung pemerintah Rusia, dan lebih dari 5,5 juta video. Kremlin berharap gugatan hukum besar yang diajukan terhadap Google dapat memaksa perusahaan tersebut mengubah sikapnya.