Bagikan:

JAKARTA - Laporan terbaru mengungkap bahwa bursa kripto yang kini telah kolaps, FTX, memberikan pinjaman lebih dari 13 juta Dolar AS (sekitar Rp210 miliar) kepada Alex Saunders, seorang influencer kripto asal Australia. Pinjaman ini, yang diberikan pada Juli 2021, bertujuan untuk membantu Saunders melunasi utangnya kepada investor dan sekaligus melindungi FTX dari gugatan hukum yang mungkin muncul.

Dilansir dari BitcoinNews, kisah ini bermula ketika Saunders, mengklaim telah mengumpulkan dana sekitar 11 juta dolar AS (sekitar Rp178 miliar) dari berbagai sumber, termasuk investor ritel, teman, dan keluarga. Ia berjanji akan menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan protokol kripto baru. Namun, laporan kebangkrutan menunjukkan bahwa janji tersebut tidak terpenuhi, dan sejumlah besar dana justru dialihkan ke FTX.

BACA JUGA:


Penguji Robert J. Cleary dalam laporannya menyoroti bagaimana Saunders diduga menyia-nyiakan uang para kreditor dengan berdagang di FTX.com, yang berujung pada serangkaian gugatan hukum. Untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada reputasi dan potensi litigasi, FTX dilaporkan memberikan pinjaman jutaan dolar kepada Saunders. Namun, hingga saat ini, Saunders belum mengembalikan pinjaman tersebut dan belum memberikan tanggapan sejak pernyataannya pada April 2022.

Laporan tersebut juga mengungkap peran sebuah firma hukum Australia, yang disebut sebagai Law Firm-5, dalam negosiasi dan pengaturan pinjaman Saunders. Firma ini juga diduga terlibat dalam akuisisi bisnis fintech atas nama FTX, yang memungkinkan FTX menghindari prosedur standar dalam memperoleh lisensi layanan keuangan di Australia. Seorang mitra di firma hukum tersebut bahkan dilaporkan menerima 727.402 Dolar AS (sekitar Rp11,7 miliar) untuk memfasilitasi akuisisi tersebut.

Pinjaman besar yang diberikan kepada Saunders mencerminkan upaya FTX untuk menjaga stabilitas dan reputasinya, namun pada akhirnya, mereka harus menghadapi realitas pahit kebangkrutan. Kini, mata investor dan pengamat industri tertuju pada langkah berikutnya dari pihak berwenang dan dampak hukum yang akan timbul dari kasus ini.