JAKARTA - Di tengah hiruk-pikuk pemilihan Presiden Amerika Serikat, mata dunia tertuju pada isu yang tak terduga namun penting: cryptocurrency. Kelas aset digital ini, yang pernah dianggap sebagai niche dan eksklusif bagi para penggemar teknologi, kini mendapatkan sorotan di panggung politik terbesar.
Semakin dekatnya pilpres AS, cryptocurrency telah muncul sebagai topik debat yang tidak bisa diabaikan. Menurut survei terbaru oleh Digital Currency Group (DCG), yang melibatkan 1.201 pemilih terdaftar, sekitar 20% dari mereka menganggap cryptocurrency sebagai isu kunci dalam pemilihan presiden 2024. Ini menandakan pergeseran paradigma di mana mata uang digital kini menjadi bagian dari diskusi kebijakan publik.
Lebih lanjut, survei tersebut mengungkapkan bahwa hampir 40% pemilih mengharapkan para kandidat untuk menyampaikan pandangan mereka tentang cryptocurrency secara lebih mendalam. Mereka menuntut “perbaikan total” dalam regulasi cryptocurrency, sebuah sentimen yang didukung oleh mayoritas responden. Namun, hanya 14% pemilih yang mengaku memiliki eksposur terhadap cryptocurrency, sementara 69% merasa belum cukup mengerti tentang kelas aset ini.
Kekhawatiran muncul dari fakta bahwa banyak pemilih merasa pejabat terpilih saat ini tidak memahami teknologi inovatif seperti cryptocurrency. Lebih dari setengahnya khawatir bahwa kebijakan yang dibuat dapat menghambat inovasi karena regulasi yang berlebihan.
BACA JUGA:
Pembuat kebijakan di AS saat ini terbelah dalam pandangan mereka terhadap cryptocurrency. Partai Demokrat menyerukan aturan industri yang ketat, mirip dengan yang ada dalam sistem perbankan, untuk melindungi konsumen. Di sisi lain, Partai Republik mendorong regulasi yang lebih fleksibel untuk mencegah migrasi industri ke luar negeri.
Dalam perkembangan terbaru, kandidat Republik, Donald Trump, telah menyatakan dukungannya terhadap industri cryptocurrency, meskipun sebelumnya ia memiliki pandangan yang kritis terhadap Bitcoin. Partai Republik juga berhasil mengesahkan resolusi di Kongres untuk membatalkan SAB 121, panduan akuntansi yang didukung oleh Gedung Putih yang dipimpin oleh Demokrat, yang sebelumnya mencegah bank-bank memberikan layanan kustodi aset cryptocurrency.
Pandangan Publik Terhadap Cryptocurrency
Survei DCG juga menunjukkan bahwa setengah dari responden akan lebih cenderung membeli cryptocurrency jika ditawarkan oleh perusahaan yang sudah mapan dan diatur. Ini mencerminkan keinginan publik untuk adanya kerangka kerja regulasi yang jelas dan aman dalam berinvestasi di aset digital.
Responden survei berasal dari negara-negara bagian yang berpotensi mempengaruhi hasil pemilihan, termasuk Michigan, Nevada, Ohio, Montana, Pennsylvania, dan Arizona. Hal ini menunjukkan bahwa isu cryptocurrency tidak hanya menjadi perhatian di pusat politik, tetapi juga di daerah-daerah yang memiliki suara penting dalam pemilihan presiden.
Dengan semakin meningkatnya perhatian publik terhadap cryptocurrency, pemilihan presiden AS tahun ini menjadi momen krusial bagi masa depan kelas aset ini. Bagaimana para kandidat dan pembuat kebijakan akan menanggapi tuntutan untuk regulasi yang lebih baik akan sangat menentukan arah industri cryptocurrency di masa depan.
