Perusahaan Kripto Nexo Gugat Pemerintah Bulgaria Rp 47,5 Triliun!

JAKARTA - Nexo AG, platform peminjaman kripto yang berbasis di Swiss, telah mengajukan tuntutan arbitrase internasional sebesar $3 miliar (Rp 47,5 triliun) terhadap Republik Bulgaria. Tuntutan ini terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Kantor Jaksa Agung Bulgaria pada tahun 2023, yang diduga bermotif politis dan merusak reputasi Nexo.

Menurut pernyataan resmi Nexo pada 24 Januari, tuntutan arbitrase diajukan ke International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), sebuah lembaga arbitrase yang berada di bawah Bank Dunia. Nexo mengklaim bahwa tindakan pemerintah Bulgaria melanggar perjanjian investasi bilateral antara Bulgaria dan Swiss, serta melanggar hukum internasional.

Nexo adalah salah satu platform peminjaman kripto terbesar di dunia, yang menawarkan layanan seperti kredit instan, bunga tinggi, dan kartu kredit berbasis kripto. Nexo didirikan pada tahun 2018 oleh Antoni Trenchev, seorang pengusaha dan mantan anggota parlemen Bulgaria.

Pada November 2023, kantor Nexo di Sofia, Bulgaria, digeledah oleh petugas kepolisian dan jaksa penuntut, yang menyita peralatan dan dokumen. Nexo dituduh melakukan pencucian uang dan melanggar sanksi ekonomi terhadap Rusia. Tuduhan ini kemudian dicabut setelah penyelidikan tidak menemukan bukti apa pun terkait aktivitas kriminal.

Pihak Nexo mengatakan bahwa penggeledahan dan penyelidikan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Nexo mengaku gagal mendapatkan sponsor besar dari klub sepak bola Eropa, serta mengalami keterlambatan dalam pengembangan produk dan layanan baru.

Trenchev, salah satu pendiri Nexo, mengatakan bahwa tuntutan arbitrase ini bertujuan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian reputasi dan keuangan yang substansial. Ia juga berharap bahwa tuntutan ini dapat menjadi peringatan bagi individu atau regulator yang menyalahgunakan kekuasaan dan mengganggu perkembangan industri kripto.

"Kami berharap bahwa proses arbitrase ini akan memberikan klarifikasi dan kepastian hukum bagi semua pelaku etis di ruang blockchain, dan akan mendorong pemerintah Bulgaria untuk menghormati hak-hak investor asing dan mengadopsi regulasi yang ramah kripto," kata Trenchev.

Kasus Nexo ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh entitas kripto dalam menghadapi tindakan regulasi yang berbeda-beda di berbagai negara. Beberapa negara, seperti El Salvador, telah mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran sah, sementara beberapa negara lain, seperti China, telah melarang aktivitas kripto secara ketat. Di Indonesia sendiri, kripto dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, namun tidak sebagai alat pembayaran yang sah.