Menteri Keuangan India Usulkan SOP Kripto di Presidensi G20 tahun 2023
SOP kripto diperlukan agar perdagangan makin aman. (foto: dok. pixabay)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, mengungkapkan rencana pemerintah India untuk mengembangkan prosedur operasi standar (SOP/standard operations procedure) untuk cryptocurrency selama kepresidenan G20, dari 1 Desember 2022 hingga 30 November 2023.

Saat itu India akan menjadi tuan rumah G20 yang bisa mengarahkan agenda pembahasan tentang berbagai masalah ekonomi di antara negara- negara anggotanya.

Sitharaman sebelumnya telah menyerukan kolaborasi global untuk memutuskan masa depan kripto dan telah berhati-hati terhadap adopsi kripto arus utama dengan alasan risiko terhadap stabilitas keuangan. Namun, berbicara kepada wartawan lokal di India pada 15 Oktober, dia menegaskan, "Itu (crypto) juga akan menjadi bagian dari hal India (agenda selama kepresidenan G20)," kata Sitharaman, seperti dikutip oleh Cointelegraph.

G20, adalah forum global untuk menangani isu-isu utama yang terkait dengan ekonomi global. Menurut Sitharaman, tidak ada negara yang dapat secara efektif menangani atau mengatur kripto hingga saat ini, oleh karenanya diperlukan sebuah konsensus bersama.

“Tetapi jika itu pertanyaan tentang platform, perdagangan aset yang telah dibuat, jual beli yang menghasilkan keuntungan dan, yang lebih penting, negara-negara ini berada dalam posisi untuk memahami perdagangan uang, apakah kita dalam posisi untuk menetapkan untuk apa? tujuan itu digunakan?” ungkap Sitharaman.

Sitharaman,  juga menyoroti penggunaan aset kripto dalam pencucian uang seperti yang terdeteksi oleh lembaga penegak hukum India, Direktorat Penegakan.

Dia lebih lanjut menambahkan bahwa anggota G20 juga telah mengakui adanya kekhawatiran yang sama sambil menegaskan kembali perlunya partisipasi semua negara dalam hal mengatur aset kripto secara efektif.

Pada 7 Oktober, Reserve Bank of India merilis daftar fitur yang diusulkan dan alasan di balik mata uang digital bank sentral (CBDC) yang sedang dikembangkan.

Dokumen setebal 51 halaman tersebut merangkum motivasi utama untuk penerbitan rupee digital, yang meliputi kepercayaan, keamanan, likuiditas, penyelesaian akhir dan integritas. Beberapa motivasi terbesar untuk mata uang digital India adalah pengurangan biaya operasional dan peningkatan inklusi keuangan.