TikTok Kembali Cekal Kampanye Politik  berbayar di Platformnya

JAKARTA - TikTok akan berusaha untuk mencegah pembuat konten memposting pesan politik berbayar di aplikasi video pendek, sebagai bagian dari persiapannya untuk pemilihan paruh waktu di AS pada bulan November. Hal ini ditegaskan oleh manajemen TikTok pada Rabu, 17 Agustus.

Kritikus dan anggota parlemen menuduh TikTok dan perusahaan media sosial saingannya termasuk Meta Platforms  dan Twitter hanya melakukan sangat sedikit upaya untuk menghentikan misinformasi politik dan konten yang memecah belah agar tidak menyebar di aplikasi mereka.

Sementara TikTok sendiri telah melarang iklan politik berbayar sejak 2019. Namun ahli strategi kampanye politik telah menghindari larangan tersebut dengan cara membayar influencer untuk mempromosikan masalah politik.

“Kami kini berusaha untuk menutup celah dengan mengadakan briefing dengan pembuat konten dan agen bakat untuk mengingatkan mereka bahwa memposting konten politik berbayar bertentangan dengan kebijakan TikTok,” kata Eric Han, kepala keamanan TikTok AS, selama briefing yang dikutip Reuters.

Dia menambahkan bahwa tim internal, termasuk yang bekerja pada kepercayaan dan keamanan, akan memantau tanda-tanda bahwa pembuat konten dibayar untuk memposting konten politik. TikTok juga akan mengandalkan laporan media dan mitra luar untuk menemukan postingan yang melanggar.

"Kami melihat ini sebagai masalah pada tahun 2020," kata Han. "Begitu kami mengetahuinya ... kami akan menghapusnya dari platform kami."

TikTok mengumumkan rencananya tersebut mengikuti pembaruan serupa dari Meta dan Twitter.

Meta, yang memiliki Facebook dan Instagram, mengatakan pada Selasa, 16 Agustus bahwa mereka akan membatasi pengiklan politik untuk menjalankan iklan baru seminggu sebelum pemilihan, tindakan yang juga diambil pada tahun 2020.

Pekan lalu, Twitter mengatakan pihaknya berencana untuk menghidupkan kembali strategi sebelumnya untuk pemilihan paruh waktu, termasuk menempatkan label di depan beberapa tweet yang menyesatkan dan memasukkan informasi yang dapat dipercaya ke dalam time line untuk menyanggah klaim palsu sebelum menyebar lebih jauh secara online. Pakar hak sipil dan hak memilih, mengatakan rencana itu tidak cukup untuk mempersiapkan pemilihan yang lebih baik.