JAKARTA - Empat anggota parlemen Partai Demokrat pada Kamis, 12 Mei meminta CEO YouTube, TikTok, Twitter dan pemilik Facebook, Meta Platforms Inc, untuk mengarsipkan konten yang dapat digunakan sebagai bukti dugaan kejahatan perang Rusia di Ukraina.
Ukraina dan Barat mengatakan pasukan Rusia telah melakukan kejahatan perang dalam 11 minggu invasi ke tetangganya, di mana ribuan warga sipil telah tewas. Rusia membantah tuduhan itu dan mengatakan tidak menargetkan warga sipil.
Dalam sebuah surat kepada CEO Meta, Mark Zuckerberg, anggota parlemen, termasuk para pemimpin Komite Pengawasan DPR dan Urusan Luar Negeri, Carolyn Maloney dan Gregory Meeks, mendorong perusahaan media sosial untuk melestarikan konten yang diposting di situsnya.
BACA JUGA:
“Konten itu berpotensi digunakan sebagai bukti ketika pemerintah AS dan pemantau hak asasi manusia dan akuntabilitas internasional menyelidiki kejahatan perang Rusia, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kekejaman lainnya di Ukraina," bunyi surat itu seperti dikutip Reuters.
Surat-surat itu juga ditandatangani oleh dua ketua subkomite, William Keating dan Stephen Lynch.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan resolusi pada Kamis lalu untuk mengadakan penyelidikan terhadap kemungkinan kejahatan perang oleh pasukan Rusia di tempat-tempat dekat ibukota Kyiv dan sekitarnya, sebuah langkah yang Rusia katakan sama dengan penyelesaian politik.
Terkait
