Twitter Tindak Penyebaran Informasi Berbahaya dengan Batasi 300 Akun Pemerintah Rusia Hingga Putin

JAKARTA - Twitter telah membatasi lebih dari 300 akun resmi pemerintah Rusia, termasuk milik Presiden Rusia Vladimir Putin. Akun-akun tersebut tidak akan lagi direkomendasikan di timeline, notifikasi, atau di tempat lain di media sosial tersebut.

Perusahaan mengatakan akan dan terus mengambil tindakan terhadap negara mana pun yang membatasi akses ke internet terbuka saat mereka terlibat dalam konflik bersenjata. Twitter juga sangat dibatasi di Rusia sejak perangnya dengan Ukraina. Saat ini Putin memiliki dua akun resmi, satu dalam bahasa Rusia dan satu dalam bahasa Inggris. Keduanya masing-masing memiliki 3,6 juta dan 1,7 juta pengikut.

Meski begitu, Twitter masih mengizinkan pejabat pemerintah Rusia untuk bebas men-tweet di situs media sosialnya, tetapi secara bersamaan perusahaan juga membatasi platform di Rusia untuk mencegah ketidakseimbangan informasi yang berbahaya.

Langkah tersebut, akan memengaruhi lebih dari 300 akun milik Rusia, mencerminkan kebijakan baru yang diluncurkan perusahaan untuk memastikan arus informasi yang bebas.

Kebijakan tersebut menyatakan bahwa Twitter tidak akan memperkuat atau merekomendasikan akun di platformnya yang dijalankan oleh pemerintah yang terlibat dalam konflik bersenjata antarnegara dan yang juga secara bersamaan membatasi akses ke informasi gratis. Itu artinya, algoritme kuat Twitter tidak akan mempromosikan akun-akun tersebut.

Akun pemerintah Rusia yang ditargetkan termasuk profil kementerian dan kedutaan resmi, serta akun pejabat tinggi Rusia. Pengumuman Twitter muncul setelah para kritikus menyoroti perbedaan antara tindakan perusahaan sebelumnya untuk membatasi media pemerintah Rusia di platformnya, seperti konten dari Sputnik dan RT yang pendekatannya relatif lepas tangan ke akun pemerintah Rusia.

Sejumlah anggota parlemen AS juga telah meminta Twitter untuk langsung melarang akun pemerintah Rusia. Demikian dikutip dari CNN Internasional, Rabu, 6 April.