Pemerintah Ukraina Pertimbangkan Ungsikan Data ke Luar Negeri Agar Tak Dirampas Pasukan Rusia

JAKARTA – Pemerintah Ukraina sedang mempersiapkan potensi kebutuhan, untuk memindahkan data dan servernya ke luar negeri jika pasukan invasi Rusia masuk lebih dalam ke negara itu,  Rabu, 9 Maret.

Victor Zhora, Wakil Kepala Layanan Komunikasi Khusus dan Perlindungan Informasi Negara Ukraina, menekankan bahwa departemennya sedang merencanakan suatu kemungkinan, yang sedang dipertimbangkan bahwa Ukraina ingin siap menghadapi ancaman Rusia yang bisa menyita dokumen pemerintah yang sensitif.

"Kami sedang mempersiapkan tanah," kata Zhora, kepada Reuters. Rencana A adalah untuk melindungi infrastruktur TI di Ukraina. Sementara menghapusnya dan memindahkan data itu ke negara lain adalah "Rencana B atau C".

“Langkah itu hanya bisa terjadi setelah perubahan peraturan disetujui oleh anggota parlemen Ukraina,” kata Zhora.

Pejabat pemerintah telah mengirimkan peralatan dan cadangan ke daerah yang lebih aman di Ukraina di luar jangkauan pasukan Rusia, yang menyerbu dan kini mengepung beberapa kota.

Bulan lalu Zhora mengatakan kepada Politico bahwa ada rencana untuk memindahkan data penting dari ibu kota Kyiv jika itu terancam. Akan tetapi persiapan memindahkan data ke luar tersebut negeri terus dipertimbangkan.

“Ukraina telah menerima tawaran dari berbagai negara untuk menjadi tuan rumah data kami,” kata Zhora. Namun ia menolak untuk mengidentifikasi negara-negara tersebut dengan alasan keamanan. "Namun lokasi Eropa akan lebih kami sukai. Ada banyak pilihan. Semua proposal sangat diterima dan layak dipertimbangkan," tambahnya.

Zhora memberikan sedikit perincian tentang bagaimana langkah semacam itu dapat dilakukan. Akan tetapi dia mengatakan upaya untuk menjaga data pemerintah dari jangkauan Rusia yang melibatkan transportasi fisik untuk server dan perangkat penyimpanan yang dapat dilepas atau migrasi digital data dari satu layanan atau server ke yang lain, akan dibatasi.

Menurut Zora, jika anggota parlemen setuju untuk mencabut pembatasan pengiriman data Ukraina ke luar negeri dan protokol penghapusan aset TI ditetapkan, itu tidak berarti bahwa semua atau bahkan sebagian besar data atau peralatan jaringan pemerintah akan segera dikirim ke luar negeri..

Instansi pemerintah harus memutuskan berdasarkan kasus per kasus apakah akan tetap menjalankan operasi mereka di dalam negeri atau mengevakuasi mereka ke luar negeri.

Apa yang harus dilakukan di masa perang dengan tumpukan data yang dikumpulkan oleh pemerintah menjadi topik perhatian internasional setelah serangan kilat Taliban di Afghanistan, Agustus lalu. Taliban kala itu mengambil kota demi kota dan data yang ada di dana, saat AS dan pasukan asing lainnya mundur.

Penaklukan Taliban atas Kabul berarti bahwa pasukan mereka berada dalam posisi untuk mewarisi data sensitif. Misalnya informasi penggajian untuk pegawai pemerintah dan tentara Afghanistan. Data ini yang berpotensi mereka dapatkan untuk menjadi petunjuk tentang cara menangkap atau melenyapkan lawan-lawan domestik.

Kekhawatiran serupa juga terjadi di Ukraina. Rusia yang memiliki database pemerintah Ukraina dan file intelijen dapat membantu mereka jika Rusia ingin mengontrol Ukraina secara lebih ketat.

Pavol Jakubec, seorang sejarawan di Universitas Gothenburg Swedia, mengatakan Ukraina belum tentu merencanakan pemerintahan potensial di pengasingan, karena ini biasanya menjadi upaya terakhir.

“Mungkin mereka ingin mencegah potensi upaya Rusia untuk memblokir operasi mereka, analog dan digital,” katanya.

“Pada tahun 1940 Norwegia secara fisik mengirim sebagian besar arsip Kementerian Luar Negerinya ke bagian utara negara itu dan kemudian akhirnya ke Inggris ketika pasukan Jerman menyerbu,” kata Jakubec.

Menurut Jakubec, selain berusaha melindungi warga negara yang berada di bawah pendudukan, pejabat Ukraina juga ingin menolak kesempatan pasukan Rusia untuk memiliki dokumen yang dapat dipalsukan oleh musuh dan digunakan untuk tujuan propaganda.