Twitter Berhenti Cegah Tweet Informasi Palsu Tentang Pemilu AS 2020, Kenapa?
Twitter tak lagi ambil tindakan untuk informasi yang salah tentang pemilu AS 2020. (foto: dok. twitter(

Bagikan:

JAKARTA - Twitter dilaporkan berhenti mengambil tindakan terhadap tweet yang menyebarkan informasi salah tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Amerika Serikat (AS) 2020.

Pernyataan itu dilontarkan Twitter sehari setelah platform media sosial lain, seperti YouTube, menghapus iklan kampanye anggota Kongres dari Partai Republik karena termasuk kebohongan tahun 2020.

"Sejak Maret 2021, (Twitter belum menegakkan) kebijakan integritas sipil sehubungan dengan kebohongan tentang pemilu 2020," ungkap Juru Bicara Twitter, Elizabeth Busby.

Ini merupakan kebijakan di mana perusahaan telah menangguhkan atau bahkan melarang pengguna karena berbohong tentang Pemilu AS 2020, menempelkan label peringatan cek fakta ke tweet yang berisi kebohongan seperti itu dan membatasi kemampuan orang lain untuk membagikan tweet yang tidak akurat.

Menurut Busby, kebijakan integritas sipil masih ada, tetapi tidak lagi diterapkan pada kebohongan tentang Pemilu AS 2020, khususnya. Busby mengatakan karena kebijakan itu dirancang untuk digunakan selama pemilu atau acara sipil lainnya.

"(Dan) Pemilu AS 2020 tidak hanya disahkan, tetapi Presiden AS Joe Biden telah menjabat selama lebih dari setahun," jelas Busby.

Namun melansir CNN Internasional, Minggu, 30 Januari, keputusan Twitter ini cukup mengkhawatirkan. Sementara, kebohongan tentang Pemilu AS 2020, bagaimanapun, tidak akan pernah hilang. Bahkan, mereka terus memainkan peran utama dalam politik Amerika.

Misalnya saja mantan Presiden AS Donald Trump yang terus menerus mengulang kebohongan soal Pemilu AS 2020, di mana Gedung Capitol, AS diserang oleh sekelompok pendukungnya. Analis intelijen mengatakan anggota kelompok ekstremis sayap kanan akan terus kebohongan ini.

Meski begitu, Twitter masih menegakkan aturan umumnya, yang melarang hal-hal seperti ancaman kekerasan dan perilaku kebencian. Termasuk menegakkan kebijakannya terhadap kesalahan informasi COVI-19.

Twitter telah melarang iklan dari politisi sejak 2019. Busby menambahkan, "Tim kami tetap berkomitmen untuk membuat informasi resmi tentang proses sipil dapat diakses dan mudah ditemukan, dan kami akan memiliki lebih banyak untuk dibagikan tentang perencanaan khusus kami untuk ujian tengah semester AS segera," tutur Busby.