Keamanan Siber Jadi Tantangan BSSN dalam Digitalisasi Indonesia

JAKARTA - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian melihat dunia siber menjadi sangat penting untuk dikelola dari berbagai sektor. Terlebih menjaga kedaulatan data masyarakat Indonesia dari ancaman serangan siber. 

"Tantangan besar bagi negara ini dalam menghadapi dunia digitalisasi, permasalahan yang terjadi di ranah siber menyangkut masalah keamanan dan kesejahteraan negara," ujar Hinsa Siburian, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat, 28 Agustus.

Dia menjelaskan bahwa visi dan misi BSSN adalah menjaga keamanan siber secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, menurut dia, kesadaran ekosistem terhadap keamanan siber dan kedaulatan data sangat penting untuk terus ditingkatkan.

Di sisi lain, BSSN sedang berkolaborasi dengan Huawei Indonesia dan Asosiasi Big Data dan AI (ABDI) untuk mengelola digitalisasi data nasional berbasis Cloud. Diskusi juga berfokus pada sektor keamanan dan kerahasiaan data.

Perusahaan-perusahaan dinilai perlu untuk terus berinvestasi di bidang keahlian dan peranti tata kelola di bidang keamanan guna membangun basis pengetahuan yang dibutuhkan agar terus dapat mengikuti setiap perkembangan teknologi dan inovasi di bidang cloud.

"Huawei berkomitmen untuk mendukung kedaulatan data di semua negara, termasuk Indonesia. Secara global, lebih dari 12 tahun Huawei telah menggelontorkan investasi di ranah cloud," ujar CEO Huawei Indonesia, Jacky Chen.

Huawei meyakini perkembangan ekosistem infrastruktur TIK yang kuat di Indonesia dapat mendukung percepatan Digitalisasi Nasional, menuju Indonesia yang cerdas dan saling terhubung.

Sementara itu, untuk mewujudkan kedaulatan dan kemakmuran ruang siber, Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN, Anton Setiyawan, melihat diperlukannya kolaborasi, inovasi, dan kemandirian yang merupakan prinsip membangun teknologi, infrastruktur, regulasi, dan SDM.

"Kerja sama dengan dunia internasional tetap diperlukan untuk memanfaatkan teknologi yang dikembangkan oleh pemain global seperti Huawei, namun dengan tetap mendorong pertumbuhan industri dalam negeri sehingga keamanan sibernya dapat dengan mudah diaplikasikan," kata Anton.

Lebih jauh, pandemi COVID-19 diharapkan menjadi batu loncatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan upaya percepatan transformasi digital.

Terkait dengan upaya tersebut, Staf Ahli Bidang Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia, Henri Subiakto, mengatakan pemerintah melakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital serta penyediaan layanan internet.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran.

"Pemerintah juga mempercepat integrasi data nasional, menyiapkan kebutuhan talenta SDM digital, dan menyiapkan skema pendanaan dan pembiayaan yang terkait dengan regulasi secepat-cepatnya," ujar Henri.

Diskusi yang dihadiri oleh sekitar 900 peserta itu disepakati bahwa kebutuhan keamanan siber menjadi salah satu fondasi utama dalam perjalanan transformasi digital yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.