Lindungi Indonesia dari Serangan Siber, DPR RI Setuju Anggaran BSSN Sebesar Rp624 Miliar

JAKARTA - DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebesar Rp624 miliar untuk tahun 2023. Salah satu alasan persetujuan anggaran ini untuk memberi perlindungan bagi Indonesia dari serangan siber, seperti hacker Bjorka. 

Komisi pertahanan itu menyebut negara 'sempoyongan' terkena teror siber menjelang pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). 

"Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang biasa disebut pagu definitif RAPBN 2023 BSSN Rp624.371.483.000," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto saat membacakan draf kesimpulan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 22 September.  

Utut merinci, anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan dua program. Yakni, manajemen badan siber dan sandi negara sebesar Rp407.146.873.000 (Rp407 miliar) dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp217.224.610.000 (Rp217 miliar). 

"Selanjutnya Komisi I DPR akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme prosedur dan ketentuan perundang-undangan," kata Utut.

Pengesahan anggaran BSSN ini juga bersamaan dengan pengesahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla). 

"Dengan demikian anggaran untuk BSSN dan Bakamla, kita gedok," kata Utut diikuti ketok palu sebagai pengesahan.

Merespon persetujuan anggaran belanja BSSN yang mencapai Rp624 miliar di tahun 2023, Kepala BSSN Hinsa Siburian menyatakan, menerima putusan pagu anggaran tersebut. Dia pun berterimakasih pada Komisi I DPR yang menyetujui pagi anggaran lembaga yang dipimpinnya. 

"Kami terima kasih atas dukungan selama ini. Kemudian hasil rapat ini, apapun ini adalah kondisi satu sisi tantangan memang untuk BSSN, tapi kami berharap dengan dinamika yang dinamis, terutama tantangan ruang siber tetap nanti kami akan melihat dinamika," kata Hinsa. 

"Sekali lagi terima kasih dan kami menerima putusan akan kami laksanakan semaksimal mungkin," imbuhnya.