Pemerintah AS Bentuk Kerja Sama Teknologi Anti Pelanggaran  HAM, Rusia dan China Tak Termasuk

JAKARTA – Pekan depan, Gedung Putih akan mengungkap sekelompok negara yang telah berjanji untuk bekerja sama untuk mengekang ekspor teknologi yang dapat digunakan oleh aktor jahat dan pemerintah yang represif untuk melanggar hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan oleh salah seorang pejabat senior pemerintah AS, Kamis 2 Desember.

Pengumuman tersebut, akan dibuat sebagai bagian dari KTT Demokrasi Presiden AS Joe Biden, yang ditujukan untuk mengatasi "penyalahgunaan teknologi penggunaan ganda tertentu yang dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia" dan memastikan "teknologi penting dan yang muncul, berfungsi untuk dan tidak menentang masyarakat demokratis," kata para pejabat kepada wartawan dalam sebuah pernyataan singkat yang dikutip Reuters.

Para pejabat menolak menyebutkan negara-negara mana saja yang akan bergabung dengan grup atau teknologi atau pengguna yang ditargetkan olehnya. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa anggota akan mengembangkan dan mengadopsi "kode etik tertulis yang tidak mengikat atau pernyataan prinsip yang dimaksudkan untuk memandu penerapan kriteria hak asasi manusia untuk ekspor kebijakan perizinan.”

Para pejabat memilih China sebagai contoh negara yang telah menyalahgunakan teknologi untuk mengendalikan populasinya.

Awal tahun ini, pemerintahan Biden menambahkan perusahaan China yang masuk ke daftar hitam perdagangan karena memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok Muslim Uighur dan juga menambahkan entitas di Myanmar setelah kudeta terjadi di sana. Pada bulan Oktober, ia merilis aturan untuk mengontrol ekspor barang yang digunakan untuk aktivitas siber berbahaya.

Pemerintah AS juga mengundang lebih dari 100 pemimpin pemerintah ke acara Demokrasi virtual pada 9 dan 10 Desember, yang pertama dari jenisnya, yang bertujuan untuk membantu menghentikan kemunduran demokrasi dan erosi hak dan kebebasan di seluruh dunia. Daftar tersebut tidak termasuk China atau Rusia.