China Tuding India Langgar Aturan WTO soal Subsidi Kendaraan Listrik

JAKARTA – Pemerintah China resmi mengajukan keberatan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap kebijakan subsidi India yang ditujukan kepada kendaraan listrik (EV) dan produksi sel baterai. Langkah ini diambil karena China menilai dukungan negara tersebut melanggar aturan dagang internasional.

Klaim China menyebut bahwa program PM E-Drive dan insentif Production Linked Incentive (PLI) di India memberikan perlakuan diskriminatif terhadap produsen luar negeri. Program PM E-Drive, yang diluncurkan pada 2024 memberikan subsidi serta insentif pajak kepada produsen dan pemasok yang membangun EV serta komponennya di dalam negeri India.

Sementara itu, skema PLI yang telah berjalan sejak 2020 memberikan insentif tambahan kepada produsen berdasarkan volume produksi dan tingkat lokalitas komponen di India. Sebagaimana dilansir dari NDTV, Jumat, 17 Oktober.

China juga menyatakan bahwa dukungan tersebut berpotensi menjadi import-substitution subsidies, yakni subsidi yang mendorong penggunaan produk domestik dibandingkan barang impor sesuatu yang dilarang oleh klausul perlakuan nasional dalam peraturan WTO.

Menurut pernyataan pemerintah China, insentif yang tersedia justru mensyaratkan tingkat kandungan lokal dalam komponen, sehingga perusahaan yang melakukan produksi di luar negeri atau bergantung pada impor akan dirugikan.

Dalam pandangan China, kebijakan itu memberi keunggulan kompetitif tidak adil di pasar EV India kepada perusahaan lokal.

Sebagai langkah awal dalam proses penyelesaian sengketa WTO, pihak China melalui kementerian perdagangannya telah “meminta konsultasi” dengan India.

Fase awal dalam jalur penyelesaian sengketa WTO, dan jika kemudian kebijakan India dianggap melanggar kewajiban WTO, India bisa diminta untuk merevisi atau mencabut sebagian kebijakan subsidinya.

Pengajuan keberatan ini muncul berbarengan dengan upaya India menyusun skema baru yang mendukung produksi magnet “end-to-end” dari bahan tanah jarang (rare earth oxide). Di saat yang sama, China memberlakukan pembatasan ekspor magnet tanah jarang berat serta kontrol ekspor pada aspek rantai pasokan baterai seperti lithium, katoda, dan anoda grafit.