JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) melalui Sekretaris Umum Kukuh Kumara, berharap target penjualan mobil tahun depan bisa mencapai satu juta unit.
Namun demikian, ada catatan untuk mencapai target tersebut yakni jika pemerintah tidak jadi memberlakukan kenaikan pajak tambahan nilai (PPN) 11 persen menjadi 12 persen mulai Januari tahun 2025.
"Misalnya tahun depan tidak ada option, kemudian PPN tidak ada itu bisa mencapai 900 ribu hingga satu juta, kita harapkan bisa tercapai di angka tersebut," katanya, dalam diskusi FGD bertema outlook otomotif: mengakhiri one million trap, menyongsong era rendah emisi, yang digelar oleh Viva di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu, 4 Desember malam.
Memang sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan bahwa akan ada kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen, dan akan berlangsung mulai Januari 2025.
Kukuh Kumara mengungkapkan, saat ini Gaikindo masih menunggu kepastian pemerintah terkait PPN tersebut. Jika memang ada kenaikan tentunya ada evaluasi.
"Kita tunggu saja. Tapi kalau Januari itu dengan implementasi berbagai macam kebijakan baru kita akan evaluasi," tambah Kukuh.
BACA JUGA:
Lebih lanjut ia mengatakan, pasar otomotif tanah air saat ini telah menunjukkan indikasi adanya pemulihan. Hal tersebut terlihat dari antusiasme masyarakat terhadap kendaraan baru, serta tren peningkatan pemesanan selama pameran otomotif.
Pada kesempatan yang sama, Cyrillus Harinowo Ekonom Senior sekaligus Komisaris BCA menyampaikan bahwa industri otomotif masih mengalami pertumbuhan yang sangat cerah meski mengalami stagnasi penjualan kendaraan satu juta unit.
"Indonesia itu dibandingkan dengan negara-negara G20, mengalami pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi dibandingkan India dan Singapura. Jadi, kalau kita lihat industri otomotif ini memiliki pertumbuhan yang masih very bright apalagi dengan adanya energi hijau, seperti keberadaan kendaraan listrik," ungkap Cyrillus Harinowo.
Lanjut Kukuh Kumara berharap akan ada alternatif lain yang dihadirkan oleh pemerintah, karena penerapan ketentuan PPN yang baru bisa menghadirkan tantangan tersendiri.
"Semoga ada alternatif lain, apakah itu stimulus, apakah itu insentif sehingga kita tetap optimis," tutup Kukuh.