Adi Adrian Dukung Peran Aktif Pemerintah terkait Permasalahan Royalti

JAKARTA - Adi Adrian, personel KLa Project yang saat ini menjabat Ketua Badan Pengawas Wahana Musik Indonesia (WAMI), mendukung adanya peran aktif pemerintah guna menyelesaikan permasalahan royalti di ekosistem musik Indonesia.

Pernyataan Adi ini disampaikan mengingat adanya beberapa diskusi terkait royalti musik yang dilakukan pemerintah dengan pelaku musik Indonesia.

Pekan lalu, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky juga mengundang pengurus dan anggota Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), seperti Ahmad Dhani dan Piyu untuk diskusi mengenai permasalahan royalti.

Adapun, Adi Adrian melihat adanya niat baik pemerintah yang ingin turun tangan memperbaiki sistem penghimpunan dan pendistribusian royalti musik.

“Senang sekali dong, memang (campur tangan) negara itu diperlukan,” kata Adi saat dihubungi awak media baru-baru ini.

Dia juga mengapresiasi apa yang dilakukan AKSI, yang disebutnya memiliki tujuan sama dengan WAMI, sebagai salah satu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang ditugaskan menghimpun dan mendistribusikan royalti musik di Indonesia.

“Mas Dhani, teman-teman di AKSI juga ingin memperjuangkan haknya. Ini sama-sama kita memperjuangkannya. Sama posisinya (dengan WAMI), yaitu memperjuangkan haknya pencipta,” katanya.

Musisi berusia 59 tahun itu juga menegaskan, posisi WAMI masih tetap pada peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

“Jadi kalau posisi WAMI adalah ikut aturan aja. Aturannya seperti apa nanti ayo. Nah sekarang kalau aturan yang ada kan kita lewat LMKN, ya kita lewat LMKN. Nanti kalau peraturan berubah ya kita ikuti peraturannya,” ucap Adi.

“Padahal yang paling penting sekarang adalah ada kepastian hukum. Makanya kalau hukumnya mau dirombak apa segala macam, demi para pencipta, ya kenapa tidak,” pungkasnya.