Asosiasi Promotor Harapkan Subsidi Pemerintah untuk Biaya Sewa Venue dan Perizinan

JAKARTA - Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) melalui akun Instagram resmi, menginformasikan audiensi yang dilakukan dengan Kementerian Pariwisata pada Rabu, 4 Desember kemarin lusa.

Pada unggahan tersebut, APMI menyampaikan apa yang menjadi harapan, salah satunya adalah bantuan pemerintah berupa subsidi untuk biaya sewa venue dan perizinan konser.

Adapun foto yang diunggah memperlihatkan Dino Hamid selaku Ketua dan beberapa pengurus APMI bertemu dengan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana dan Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Putu.

“Diskusi kali ini membicarakan tentang upaya yang dilakukan oleh promotor serta Kementerian Pariwisata dalam mendukung dan menyukseskan pertunjukan musik di Indonesia dalam skala Internasional agar semakin menarik wisatawan mancanegara,” tulis APMI dalam katerangan unggahan.

Disebutkan bahwa fokus audiensi ini ditujukan pada acara yang menonjolkan kekayaan budaya dan intelektualitas Indonesia untuk menarik wisatawan mancanegara.

“Dalam hal ini, APMI juga berharap adanya dukungan pemerintah dalam mengupayakan pertunjukan musik yang sukses di Indonesia serta dampak perekonomian yang terjadi”.

Pada akhir unggahan, APMI menjabarkan tiga poin yang menjadi harapannya: meliputi kolaborasi pemerintah dan promotor, terkait venue dan pendukungnya, serta pentingnya sertifikasi International Organization for Standardization (ISO).

Terkait kolaborasi pemerintah dan promotor, APMI berharap adanya peningkatan kerja sama untuk meminimalkan potensi masalah dan meningkatkan kualitas acara yang dirasa bermanfaat bagi ekosistem pertunjukan.

Kemudian terkait venue dan pendukungnya, APMI meminta dukungan pemerintah berupa subsidi biaya sewa venue besar seperti stadion, serta biaya perizinannya.

Pada poin terakhir terkait sertifikasi, APMI menekankan perlunya sertifikasi ISO untuk acara internasional agar terhindar dari pembatalan mendadak dan meningkatkan profesionalisme.

Mereka juga meminta diadakannya diskusi rutin dan pembentukan tim khusus untuk menangani ISO.