Bagikan:

JAKARTA – Sejarah hari ini, 11 tahun yang lalu, 17 April 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Badrodin Haiti sebagai Kapolri baru. Badrodin diminta Jokowi untuk terus melakukan kerja sama antar lembaga negara dalam menegakkan hukum.

Sebelumnya, nama Budi Gunawan dianggap calon paling kuat jadi Kapolri. Budi sudah mendapatkan restu dari Jokowi dan anggota DPR. Masalah muncul. Budi terganjal masalah korupsi. Narasi itu membuat Budi tak jadi dilantik dan nama Badrodin Haiti muncul.

Pemerintah pernah menjadikan Budi Gunawan sebagai calon kuat Kapolri pada 2015. Budi diramalkan akan mudah duduk jadi orang nomor satu di Polri. Keinginan itu didukung penuh oleh anggota DPR. Namun, narasi itu terganggu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus lebih dulu Budi terlibat kasus Korupsi. Jejak kepemimpinan Budi sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier PSDM Polri periode 2004-2006 dianggap biang keladi masalah.

Kala itu Budi dipandang telah melakukan transaksi mencurigakan ke rekeningnya. Semuanya terungkap karena laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Mabes Polri pada 23 Maret 2010.

Belum lagi KPK menemukan pertambahan harta tak wajar Budi dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Budi pada Juli 2013. KPK akhirnya menetapkan Budi sebagai tersangka korupsi pada 13 Januari 2015.

Penetapan itu membuat rakyat gusar. Sekalipun tak sedikit pula yang menganggap penetapan Budi jadi tersangka ada unsur politis. Jokowi pun diminta untuk menghentikan proses pelantikan Budi. Kondisi itu dianggap akan jadi borok pemerintah di masa depan.

Keinginan rakyat akhirnya didengar. Jokowi memutuskan batal melantik Budi sebagai Kapolri baru pada 18 Februari 2015. Upaya itu diambil untuk meredam kecaman dari masyarakat.

"Mengingat bahwa pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Maka untuk menciptakan ketenangan serta memperhatikan kebutuhan kepolisian negara republik Indonesia untuk segera dipimpin oleh seorang kapolri yang definitif, maka hari ini kami mengusulkan calon baru yaitu komisaris jenderal polisi Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai kapolri," ujar Jokowi sebagaimana dikutip lamansetkab.go.id, 18 Februari 2015.

Jokowi bergerak cepat mencari pengganti Budi sebagai calon Kapolri baru. Ia mengusulkan Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru untuk menciptakan ketenangan di dalam masyarakat. Anggota DPR pun setuju dengan usul Jokowi.

Puncaknya, Jokowi melantik Badrodin Haiti sebagai Kapolri baru di Istana Negara pada 17 April 2015. Jokowi berharap kepada Badrodin Haiti dapat berkerja dengan baik. Badrodin diminta untuk dapat menjaga kerja sama antara lembaga negara dalam penegakan hukum.

“Dalam penanganan tindak pidana selain korupsi kita harus kerja sama dengan Kejaksaan, BPK, Pengadilan, Lembaga Permasyarakatan. Itu menjadi bagian yang harus kita tingkatkan. Kita akan mem-backup sepenuhnya karena korupsi itu bukan hanya tantangan KPK tapi tantangan bagi kita semua aparat penegak hukum dan juga bagi Indonesia,” ujar Badrodin sebagaimana dikutip lamanSekretariat Kabinet, 17 April 2015.