JAKARTA - Pemimpin yang tak peka dan korup kerap jadi musuh rakyat. Kondisi itu terjadi di Sri Lanka. Pemerintahan Presiden Gotabaya Rajapaksa dianggap musuh bersama karena bawa rakyat sengsara. Kehidupan kian sulit. Harga barang dan BBM naik.
Kondisi itu diperparah dengan Gotabaya bagi-bagi jabatan kepada keluarganya. Mereka menunjukan gaya hidup mewah pula. Rakyat Sri Lanka berang bukan main. Aksi turun ke jalan dilakukan. Suatu aksi yang kemudian menggulingkan rezim korup Gotabaya.
Kepemimpinan keluarga Rajapaksa di Sri Lanka bukan barang baru. Keluarga Rajapaksa sudah diperhitungkan di dunia politik lama. Utamanya, kala Mahinda Rajapaksa bersinar di dunia politik. Karier politik Mahinda cepat melejit. Ia mampu jadi Perdana Menteri (PM) Sri Lanka era 2004-2005.
Ia juga mampu menjadi Presiden Sri Lanka era 2005-2015. Kepemimpinan Mahinda pun mendapat banyak kritikan. Ia bak membangun dinasti politik. Korup pula. Ia menempatkan sanak familinya menduduki jabatan penting di pemerintahan.
Kepemimpinan Mahinda memang berakhir pada 2015. Namun, bukan berarti pengaruh keluarga Rajapaksa terus berakhir. Pengaruh itu membuat adik Mahinda, Gotabaya Rajapaksa naik jadi Presiden Sri Lanka yang baru sedari 2019.
Gotabaya kemudian mendengungkan semua suku di Sri Lanka untuk bersatu membangun negeri yang dijuluki Mutiara Samudra Hindia. Masalah muncul. Jauh panggang dari api. Ia justru kerap menerapkan politik pecah belah antar suku di Sri Lanka.
Gotabaya memang mampu mendapatkan banyak suara kala pemilu. Namun, kekuasaan diragukan memiliki umur yang panjang. Kondisi itu karena Gotabaya bak menerapkan hal yang sama seperti abangnya, Mahinda.
Ia mencoba memperkuat dinasti politik keluarga Rajapaksa. Sanak familinya mendominasi jabatan penting di Sri Lanka, dari kakak hingga keponakan. Kemarahan rakyat Sri Lanka akhirnya meletus sejak pandemi COVID-19 menyapa.
Pandemi itu tak hanya membawa virus korona saja, tapi COVID-19 justru menelanjangi kebobrokan Gotabaya memimpin Sri Lanka. Rezim Gotabaya dikenal korup. Pejabatnya pun doyan foya-foya. COVID-19 kemudian memperparah krisis ekonomi.
Inflasi mencapai lebih dari 50 persen. Negara gagal bayar utang. Sri Lanka pun diambang kebangkrutan. Kondisi itu membuat justru membuat Gotabaya menaikkan harga barang dan BBM. Gejolak politik pun terjadi.
“Krisis ekonomi melanda negeri itu sejak pandemi Covid-19 merebak. Inflasi tahunan mencapai 18,7 persen pada Maret ini. Ini inflasi tertinggi sejak Oktober 2008. Pemerintah memberlakukan pelarangan impor sejak Maret 2020.”
“Fungsinya untuk menghemat mata uang asing yang diperlukan untuk membayar cicilan utang hampir 7 miliar dolar AS pada tahun ini dari total utang 51 miliar dolar AS. Krisis ini menyebabkan lonjakan harga makanan dan kelangkaan bahan bakar minyak. Beberapa rumah sakit negara bahkan mengalami kekurangan obat-obatan dan menghentikan operasi rutin,” tertulis dalam laporan majalah Tempo berjudul Kerusuhan Sri Lanka (2022).
Gulingkan Rezim Rajapaksa
Dulu boleh jadi rakyat Sri Lanka sulit bersatu karena perbedaan suku. Konflik rasisme seakan dipelihara pemerintah dan tak pernah hilang. Tiada pemimpin yang mampu menyatukan semua suku dari Sinhala hingga Tamil di Sri Lanka.
Menariknya semua suku akhirnya bersatu atas nama ketidakadilan. Kondisi itu dipicu dengan hajat hidup rakyat Sri Lanka jatuh pada level terendah. Krisis ekonomi tak terkendali. Kondisi itu membuat rakyat marah.
Aksi turun ke jalan muncul di mana-mana sejak Maret 2022. Mereka menjadikan Gotabaya Rajapaksa sebagai musuh bersama. Gotabaya dianggap cuma memikirkan hajat hidup keluarganya sendiri dan pejabat saja. Rakyat dilupakan.
Gotabaya bak enggan mendengarkan jeritan rakyatnya. Ia justru tetap menerapkan status darurat di Sri Lanka -- utamanya di Kolombo. Kondisi itu membuat aparat bertindak keras terhadap pengunjuk rasa. Protes yang awalnya damai mulai rusuh. Ambil contoh pada Mei 2022. Banyak aksi berubah jadi parade kekerasan.
Kondisi itu membuat amarah rakyat Sri Lanka tak tertahankan. Mereka membalasnya dengan menyerang rumah dan kendaraan dari politikus pendukung Gotabaya. Beberapa di antara pejabat rumahnya dijarah dan dibakar.
BACA JUGA:
Situasi itu membuat Gotabaya mengundurkan diri pada 11 Juli 2022. Gotabaya sendiri sudah memboyong keluarganya lebih dulu melarikan diri ke Maladewa karena takut dihajar massa.
Akhir kuasa keluarga Rajapaksa disambut dengan penuh suka cita. Rakyat Sri Lanka pun berharap pemimpin selanjutnya bisa lebih peduli dengan nasib rakyat.
“Banyak yang melihat aksi rakyat Sri Lanka bukan hanya menghasilkan kekalahan presiden. Namun, juga kekalahan seluruh keluarga Rajapaksa, yang telah menjadi dinasti politik paling berkuasa di Sri Lanka selama dua dekade. Presiden Rajapaksa, bersama saudaranya Mahinda, yang menjabat sebagai presiden antara tahun 2005 dan 2015 dan saat itu menjabat sebagai perdana menteri di rezim ini.”
“Basil yang menjabat sebagai menteri keuangan, dan beberapa Rajapaksa lainnya yang memegang jabatan kabinet dan sekretaris, secara kolektif dituduh membangkrutkan negara dengan memusatkan kekuasaan di dalam keluarga mereka. Kemudian keluarga itu terlibat dalam korupsi yang merajalela, salah urus ekonomi, militerisasi pemerintahan, dan politik rasis yang memecah belah,” ujar Hannah Ellis-Petersen dalam tulisannya laman The Guardian berjudul ‘I Screamed and Cried’: How Sri Lankan Protesters Unseated their President (2022).