Upaya China Tingkatkan Angka Kelahiran, Harga Kondom Terancam Naik

JAKARTA - Harga kondom dan sejumlah alat kontrasepsi lainnya di China diperkirakan akan naik mulai bulan depan, seiring langkah pemerintah Beijing yang semakin agresif mendorong peningkatan angka kelahiran.

Dalam pengumuman terkait Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) China pekan ini, kondom dan pil kontrasepsi dikeluarkan dari daftar barang bebas pajak. Artinya, produk-produk tersebut kini berpotensi dikenai pajak hingga 13 persen.

Kebijakan ini mengakhiri pembebasan pajak kontrasepsi yang telah berlaku selama 33 tahun, sejak pertama kali diterapkan pada era Kebijakan Satu Anak.

Saat ini, harga kondom di China seharga 0,60 dolar AS (Rp10 ribu) per buah, sekitar setengah dari harga eceran umum di Australia. Namun belum jelas bagaimana produsen dan pengecer akan menyesuaikan harga setelah kebijakan pajak baru diberlakukan pada tahun depan.

Sejumlah pakar menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur, terutama bagi perempuan, anak muda, dan kelompok berpenghasilan rendah. Mereka memperingatkan kebijakan tersebut mengabaikan isu kesetaraan gender dan berpotensi membuat alat kontrasepsi semakin sulit diakses oleh kelompok yang paling membutuhkannya.

"Kontrasepsi harus tetap mudah diakses, terutama bagi pelajar SMA dan mahasiswa, sebagai langkah pencegahan infeksi menular seksual," kata analis senior Mercator Institute for China Studies (MERICS), Daria Impiombato kepada ABC News.

"Banyak negara justru mulai menyediakan kondom secara gratis, khususnya bagi anak muda. Pengenaan pajak justru berisiko membatasi akses dan melemahkan upaya pencegahan penyakit menular seksual," lanjutnya.

Sebuah studi yang dirilis pada Juni lalu menunjukkan di kalangan warga berusia 15–24 tahun di China daratan, angka kasus dan kematian akibat infeksi menular seksual termasuk HIV terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

China pertama kali membebaskan pajak kondom dan pil kontrasepsi pada 1993, ketika kebijakan pengendalian kelahiran masih diberlakukan secara ketat. Saat itu, tujuan utamanya adalah menekan pertumbuhan penduduk dengan memastikan kontrasepsi tersedia secara murah dan luas.

Kini logika tersebut berbalik. Dengan angka kelahiran yang anjlok ke rekor terendah, pemerintah China beralih dari pendekatan 'pengendalian populasi' ke 'promosi fertilitas'.

Menariknya alat kontrasepsi akan kehilangan status bebas pajak, biro pencarian jodoh justru dimasukkan ke dalam daftar layanan yang dibebaskan dari pajak.

Media pemerintah China juga semakin gencar mendorong perempuan untuk menikah dan memiliki anak sejak usia kuliah. Menurut Impiombato, dorongan tersebut berpotensi berdampak pada jalur pendidikan dan karier perempuan.

Para ahli menilai kebijakan pajak ini bukan sekadar penyesuaian ekonomi, melainkan bagian dari pergeseran politik yang lebih luas dalam cara negara memandang keluarga, pernikahan, dan reproduksi.

Di media sosial China, RedNote, sejumlah pengguna mengaku terkejut dengan kebijakan ini dan mulai membeli kondom dalam jumlah lebih banyak.

"Sekarang bukan cuma punya anak yang mahal, seks juga ikut mahal. Mending tetap jomblo," tulis seorang pengguna berseloroh.

Pajak kontrasepsi hanyalah satu bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan angka kelahiran. Pada Juli lalu, Beijing meluncurkan paket bantuan kelahiran nasional pertamanya, berupa tunjangan tahunan sebesar 3.600 yuan atau Rp8,4 juta untuk setiap anak hingga usia tiga tahun.

Media pemerintah menyebut reformasi ini sebagai penyelarasan ulang mendasar strategi kependudukan.

Langkah tersebut muncul di tengah catatan penurunan jumlah penduduk China selama tiga tahun berturut-turut, termasuk penurunan sebesar 1,39 juta orang pada 2024.

Impiombato memperingatkan kenaikan harga kondom dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi kaum muda.

"Banyak orang kesal karena kebijakan ini terasa seperti hukuman bagi mereka yang lajang atau memilih tidak punya anak," ujarnya.

Media milik negara juga menampilkan kisah mahasiswa yang membesarkan anak sambil kuliah, lengkap dengan narasi manfaat sosial memiliki anak sejak di bangku universitas.

"Ini menimbulkan pertanyaan soal bagaimana tekanan untuk menikah dan menjadi orang tua di usia muda dapat memengaruhi capaian pendidikan perempuan di masa depan." kata Impiombato.