Target Indonesia Bebas Malaria 2030, Papua Jadi Prioritas

JAKARTA - Dalam rangka mewujudkan target eliminasi malaria secara nasional, pemerintah Indonesia terus menggencarkan langkah-langkah strategis, terutama di wilayah dengan tingkat endemisitas tinggi seperti Papua.

Eliminasi malaria bukan hanya tentang menurunkan angka kasus, tetapi juga membangun sistem kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan, demi tercapainya Indonesia bebas malaria pada tahun 2030.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pemerintah pusat telah mencapai kesepakatan penting dengan seluruh gubernur di Papua untuk bersama-sama berkomitmen terhadap target tunggal eliminasi malaria di wilayah tersebut pada 2030.

“Ada dua poin penting yang kami sepakati, yang pertama adalah kerja sama penuh antara pemerintah pusat dan seluruh kepala daerah di Papua untuk mengakhiri malaria secara total hingga tahun 2030,” ujar Menkes Budi dalam pertemuan 9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria yang berlangsung di Badung, Bali, seperti dikutip ANTARA.

Ia menambahkan kerja sama lintas negara juga krusial, mengingat wilayah Papua berbagi daratan langsung dengan Papua Nugini, yang juga memiliki tingkat kasus malaria tinggi.

“Karena berada di satu pulau, pergerakan nyamuk pembawa malaria bisa melintasi perbatasan. Oleh karena itu, pendekatan lintas negara menjadi penting,” jelasnya.

Papua merupakan daerah dengan beban malaria tertinggi di Indonesia. Dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru sekitar 79 persen yang telah dinyatakan bebas malaria, sementara sisanya—mayoritas berada di kawasan timur Indonesia, khususnya Papua masih menghadapi tantangan besar dalam eliminasi penyakit ini.

Menkes Budi mengungkapkan jika Papua dapat ditangani dengan efektif, maka 90 persen masalah malaria di Indonesia bisa terselesaikan.

"Kita juga melihat keberhasilan daerah lain, termasuk beberapa kabupaten di Papua, yang telah menunjukkan inovasi luar biasa dalam menekan kasus,” ucapnya.

Beberapa wilayah yang mendapatkan apresiasi atas inovasi pengendalian malaria meliputi Kabupaten Tanah Ambu, Sumbawa Barat, Kepulauan Anambas, Balangan, Lombok Utara, Malinau, Maybrat, Buru Selatan, dan Aceh Jaya. Inovasi yang mereka lakukan mencakup pembentukan pos malaria di tingkat desa, penguatan deteksi dini, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk yang berasal dari Papua menyampaikan komitmennya untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program eliminasi malaria di enam provinsi Papua.

“Papua menyumbang sekitar 90 persen kasus malaria nasional. Maka, penting untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) di Papua betul-betul memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai untuk program eliminasi malaria,” tegas Ribka.

Ia juga menekankan bahwa peran aktif pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran sangat menentukan keberhasilan upaya eliminasi. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra lintas sektor, Indonesia menatap optimis untuk mencapai target nol malaria pada 2030.