JAKARTA - Presiden Jokowi menekankan pentingnya pengawasan dalam penggunaan anggaran baik APBN maupun APBD di daerah. Pengawasan ini penting untuk memastikan program berjalan tanpa penyimpangan.
“Di sinilah pentingnya peran pengawasan, peran pengawasan sangat sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan turun ke bawah, saya ingin pastikan bahwa apa yang kita program itu sampai betul ke rakyat sampai ke masyarakat. Karena memang kita lemah di sisi itu, jika tidak diawasi hati-hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu hati-hati kita lemah di situ,” ujar Jokowi berbicara dalam pembukaan Rakornas Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana disiarkan lewat Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, 14 Juni.
Presiden menyebut pengawasan hingga tataran pelaksanaan pun bisa saja tak optimal. Karenanya Jokowi menekankan pengawasan fokus pada orientasi hasil bukan prosedur pelaksanaan.
また読む:
“Dipelototi kita turun ke bawah itu saja masih ada yang bablas apalagi tidak. Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedurnya. Orientasinya ada hasilnya,” ujarnya.
Dalam pengarahannya, Jokowi juga meminta agar pengawas internal bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kepala daerah diminta mematuhi rekomendasi dari BPKP.
“Pengawasan internal jangan sampai hanya menjadi asesoris dan juga jangan nggak usahlah ada data yang ditutup-tutupi. Kalau emang ini salah tunjukkan kesalahan, cara memperbaikinya seperti apa dan juga saya minta kepada seluruh daerah jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPKP,” kata Jokowi.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
