Polemik Effendi Simbolon yang Bikin 'Panas' KSAD, Hingga Berujung Minta Maaf ke TNI dan Panggilan MKD

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon telah meminta maaf kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman setelah pernyataannya mendapat kecaman dari prajurit TNI di berbagai daerah.

Dalam rapat Komisi I DPR bersama TNI dan Kementerian Pertahanan yang digelar Senin, 5 September, Effendi menyinggung sejumlah hal. Mulai dari insubordinasi, isu disharmoni di tubuh TNI, hingga soal kepatuhan yang berujung ucapan TNI seperti gerombolan.

Buntut ucapannya, politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu dikritik sejumlah pihak, khususnya prajurit TNI. Bahkan, Effendi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dan didesak untuk meminta maaf.

Akhirnya, dengan difasilitasi Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto, Effendi pun menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Effendi mengaku juga telah menghubungi Panglima TNI dan KSAD.

Berikut sederet pernyataan Effendi Simbolon yang bikin 'panas' perwira dan prajurit TNI:

Ungkap disharmoni

Dalam rapat pada 5 September itu, Effendi terang-terangan mengungkap soal disharmoni antara Panglima TNI dengan KSAD.

Effendi menyayangkan adanya kerenggangan hubungan antara Panglima TNI dengan KSAD. Padahal, kata dia, keduanya sama-sama sudah menjelang masa pensiun.

"Apa sih yang kemudian dipertahankan? Ego bapak berdua itu, merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI, Pak," kata Effendi.

"Dengan segala hormat, Pak. Saya dekat dengan Pak Andika, saya dekat dengan Pak Dudung. Saya termasuk salah satu yang mendukung penuh bapak. Tapi, Pak, prihatin kita, Pak," lanjutnya.

Effendi juga menyinggung kabar yang menyebutkan bahwa salah satu pemicu disharmoni, yakni isu gagalnya anak KSAD menjadi taruna Akademi Militer (Akmil). Menurut dia, tidak seharusnya hal ini menjadi perdebatan yang memicu keretakan di tubuh TNI.

Effendi menilai, seleksi taruna Akmil harus sesuai dengan aturan dan tak ada pengecualian bagi siapa pun, termasuk anak jenderal.

"Sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak KSAD kenapa? Emang harus masuk? Kalau ketentuan mengatakan tidak ya tidak. Tidak ada diskresi," katanya.

Effendi pun meminta Andika tegas menyikapi persoalan ini. Sebab, sebagai panglima, Andika seharusnya menjadi pemimpin utama di tubuh TNI.

"Orang bilang ngapain sih Panglima urusin yang tetek bengek begini. Tapi saya tahu Anda orang perfeksionis. Tapi sayangnya punishment di Anda kurang. Kalau saya seperti itu, take it or leave it, dia apa saya, Pak, saya lapor presiden. Biar aja gemuruh republik ini. Ngapain, Pak, kita sandang-sandang semua jabatan kalau tidak ada ketegasan," kata Effendi.

Singgung soal capres

Effendi pun mengungkapkan, masalah disharmoni di tubuh TNI bukan sekali ini saja terjadi. Hubungan Panglima TNI dengan KSAD kerap tidak akur, bahkan sejak zaman kepemimpinan Moeldoko dan Gatot Nurmantyo.

Hal serupa berlanjut ke era kepemimpinan Hadi Tjahjanto, lalu kini Andika Perkasa dengan Dudung Abdurachman. Padahal, kata Effendi, para jenderal itu memimpin seluruh prajurit TNI.

"Kenapa kalian yang ego begitu. 450.000 itu tentara," kata Effendi.

Effendi lantas mengaitkan sikap para pimpinan TNI ini dengan ambisi untuk menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).

"Kalian sudah menikmati amanah kok nggak bisa menjaga hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau jadi capres jadi cawapres? Saya usul mendingan dihentikan semuanya," ucap Effendi.

Sebut TNI seperti gerombolan

Puncak amarah prajurit TNI hingga adanya video kecaman, usai Effendi menyebut TNI seperti gerombolan.

Effendi mengatakan, banyak ketidakpatuhan sehingga membuat TNI seperti gerombolan. Dia juga membandingkan TNI dengan organisasi masyarakat (ormas).

"Kami banyak sekali temuan-temuan yang insubordinasi, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini," kata Effendi.

Effendi lantas menyebut, penggerak TNI adalah presiden dan DPR. Dia mengatakan, TNI hanya alat dan instrumen.

Sementara, prajurit TNI, utamanya para pimpinannya, merupakan nahkoda sesaat. Oleh karenanya, menjadi tugas para pimpinan dan seluruh prajurit untuk menyelamatkan TNI.

"Ini semua fraksi prihatin ini. Ada apa ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI," ucap Effendi.

Dilaporkan ke MKD

Imbas pernyataannya tersebut, Effendi lalu dilaporkan ke MKD DPR oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan (GMPPK).

Adapun pokok pengaduan DPP GMPPK adalah Effendi diduga melanggar kode etik anggota DPR akibat pernyataannya soal "TNI seperti gerombolan" dan menyinggung isu ketidakharmonisan Andika dan Dudung.

Menurut pelapor, Effendi melanggar Kode Etik Bab II Bagian Kesatu Kepentingan Umum pasal 2 ayat 4 junto Bagian kedua Integritas Pasal 3 ayat 1 dan 4 serta pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2.

"Serta dugaan adanya upaya menggiring opini publik untuk memecah belah antara KASAD dengan Panglima TNI," kata Wakil Ketua MKD Nazarudin Dek Gam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 September.

Dalam kesempatan sama, pelapor juga menuntut Effendi untuk meminta maaf karena ucapannya dianggap menimbulkan kegaduhan.

"Ini saya minta supaya Bapak Effendi Simbolon mohon maaf lah atas ucapannya kepada prajurit TNI terkhusus. Kasihan kalau prajurit di bawah itu, kasihan dibilang kayak gerombolan," kata Ketua Umum DPP GMPPK, Bernard D. Namang.

Buat Marah KSAD dan Prajurit TNI

Meski sudah meminta maaf, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman mengaku tersinggung atas ucapan Effendi Simbolon.

"Jadi kalau menyampaikan kalau TNI seperti gerombolan, lebih-lebih dari Ormas itu menyakitkan bagi saya. Saya sudah lama bertugas di daerah-daerah operasi," kata KSAD saat acara 'Launching Ketahanan Pangan' di Bengkalis, Rabu, 14 September.

KSAD memahami Effendi Simbolon punya hak menyampaikan pendapatnya. Namun, kata dia, TNI juga punya harga diri yang harus dijaga.

"Saya dengar hari ini Pak Effendi Simbolon akan press conference dan meminta maaf. Ya artinya menurut saya memang beliau punya hak konstitusional sebagai anggota dewan. Tapi kami TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, punya kehormatan dan harga diri," tegasnya.

Menurut Dudung, harga diri itulah yang harus dijaga prajurit. Ia prihatin akan kondisi prajurit usai mendengar perkataan Effendi Simbolon.

"Ini (harga diri) yang tidak boleh diganggu, kami TNI AD melaksanakan tugas-tugas, baik di daerah operasi maupun tugas-tugas lainnya untuk membantu rakyat ini luar biasa. Kasihan prajurit-prajurit kita," ungkap KSAD.

Effendi Minta Maaf

Pada Rabu, 15 September, Effendi akhirnya meminta maaf kepada TNI. Dia berkilah, pernyataannya dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan dan TNI tidak bermaksud untuk menyinggung hati para prajurit dan perwira.

"Dari lubuk hati paling dalam, saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit siapapun dia, mulai dari tamtama sampai perwira bahkan para pihak yang tidak nyaman dengan perkataan yang mungkin diartikan lain. Saya sendiri menyatakan tidak ada maksud untuk menyatakan bahwa sebagaimana yang bergulir di publik," ujar Effendi saat jumpa pers di ruang Fraksi PDIP di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 September.

Effendi mengungkapkan, dirinya hanya ingin bertanya kepada Panglima TNI dan KSAD menyangkut adanya isu disharmoni. Penggunaan diksi disharmoni, kata dia, hanya karena lebih kepada leadership yang menyangkut keberadaan dari TNI itu sendiri secara keseluruhan dan juga TNI dengan angkatan darat.

"Itu memang KSAD tidak hadir dan oleh teman-teman itu ditanyakan di kritisi. Poin saya bukan tidak hadirnya, tapi akan lebih elok kalau mereka berdua hadir untuk bisa didapat penjelasan seputar masalah yang kami ingin dapatkan penjelasan dari mereka. Nah di situlah kemudian ada hal-hal yang intinya masalah soal kepatuhan karena kehormatan di TNI itu yang kami tahu adalah kepatuhan," jelasnya.

Effendi pun menyadari, bahwa kemudian pertanyaannya itu mengundang ketersinggungan beberapa pihak karena diksi TNI tidak patuh seperti gerombolan ormas. Namun, kata Effendi, dia tidak bermaksud menstigmakan TNI seperti ormas.

"Kemudian saya menyadari bahwa menjadi tidak nyaman, tidak elok dan juga beberapa pihak mungkin merasa tersinggung atau tersakiti atas kata-kata yang keluar dari saya menyangkut seputar soal gerombolan dan ormas. Yang sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan," jelasnya.

"Tapi kalau tidak ada kepatuhan dan tidak ada harmoni itu seperti gerombolan. Nah itulah yang bisa dilihat rekaman utuhnya itulah kemudian yang itu saya ulang dan saya sampaikan di forum ini," imbuh Effendi.

Oleh karena itu, Effendi meminta maaf kepada seluruh prajurit baik yang bertugas maupun purnawirawan, serta para pihak yang mungkin tidak nyaman dengan perkataannya.

"Saya juga sudah bicara dengan Panglima TNI saya juga mohon maaf, juga KSAD saya mohon maaf dan juga KSAL, KSAU yang mungkin juga merasa kurang nyaman saya mohon maaf," ucapnya.

"Sekali lagi, saya ingin mencintai TNI sesuai dengan tupoksi saya. Saya berharap kita mencintai tidak dengan mengurangi hormat kita ke hal yang mungkin kurang pas di tubuh TNI," kata Effendi.

Effendi Dipanggil MKD DPR

MKD DPR menjadwalkan pemanggilan kepada Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon pada hari ini, Kamis, 16 September.

Sebelum meminta keterangan dari Effendi terkait ucapannya yang dinilai menyinggung TNI, MKD DPR terlebih dulu memanggil dua pengadu yang melaporkan politikus PDIP itu kemarin.

"MKD DPR sudah rapat pimpinan, kami memutuskan untuk memanggil saudara Effendi Simbolon karena sudah diadukan juga oleh dua pengadu, yang satu perseorangan, yang satu atas nama pemuda panca marga soal rapat di komisi I," ujar Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 September.

MKD mengagendakan pada pukul 11.00 WIB akan dimintai keterangan kepada pelapor. Sementara siangnya, MKD akan meminta penjelasan Effendi.

"Kami panggil pengadunya dulu pagi besok jam 11. Ada dua pengadu kami panggil, lalu siangnya kami akan panggil Effendi Simbolon," ucapnya.

Habiburokhman mengusulkan, agar MKD juga memanggil KSAD lantaran pernyataannya soal DPR suka bertanya yang tak jelas. Dia mengatakan, anggota DPR merasa diintimidasi apabila tidak ada klarifikasi dari Dudung.

"Terkait pernyataan Pak Dudung yang juga sudah banyak beredar di WA Group komisi di DPR banyak yang mempertanyakan kok DPR diintimidasi. Kami juga ingin mengklarifikasi karena terkait juga dengan pernyataan Effendi Simbolon saya mengusulkan agar MKD juga memanggil saudara Dudung ke MKD," jelas Habiburokhman.

"Jadi supaya clear, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah," imbuhnya.