Bagikan:

JAKARTA - Tantangan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah ke depan makin kompleks. Kini sudah ada tiga Kementerian dan Lembaga yang menyelenggarakan urusan haji dan umrah; Kementerian Agama, BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), dan BPH (Badan Penyelenggara Haji). “Kebetulan ada momentum lahirnya BPH, ini harus punya landasan hukum dengan peranturan perundang-undangan. Tidak hanya UU diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan haji dan umrah yang ke depan. Karena itu UU Haji mendesak untuk direvisi,” ujar Ketum AMPHURI, H. Firman Muhammad Nur, MSc, kepada VOI. Inilah petikan selengkapnya.

Tag: firman muhammad nur amphuri haji umrah wawancara eksklusif

Tag Terpopuler

#prabowo subianto #tahun baru #suriah #nataru #natal

Populer

Kabar Terbaru Mason Mount dan Marcus Rashford Jelang Manchester United Menjamu Bournemouth
| OLAHRAGA

Kabar Terbaru Mason Mount dan Marcus Rashford Jelang Manchester United Menjamu Bournemouth

21 Desember 2024, 19:10
Serangan di Magdeburg Tewaskan Lima Orang, Pelaku Dokter dari Arab Saudi
| BERITA

Serangan di Magdeburg Tewaskan Lima Orang, Pelaku Dokter dari Arab Saudi

21 Desember 2024, 21:00
Effendi Simbolon Beri Pesan Natal ke Megawati: Berbaiklah dengan Pak Jokowi yang Kau Benci Itu
| LIFESTYLE

Effendi Simbolon Beri Pesan Natal ke Megawati: Berbaiklah dengan Pak Jokowi yang Kau Benci Itu

21 Desember 2024, 18:55
6 Pengkilap Bodi Motor yang Tidak Merusak Cat, Coba Pakai di Kendaraanmu
| OTOMOTIF

6 Pengkilap Bodi Motor yang Tidak Merusak Cat, Coba Pakai di Kendaraanmu

21 Desember 2024, 19:30
Progresnya 98,52 Persen, Bendungan Jlantah di Karanganyar Siap Diresmikan Januari 2025
| EKONOMI

Progresnya 98,52 Persen, Bendungan Jlantah di Karanganyar Siap Diresmikan Januari 2025

21 Desember 2024, 22:30