Menlu RI Serukan Semua Negara Dukung Pandangan ASEAN di Indo-Pasifik
JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyerukan semua negara untuk mendukung pandangan ASEAN dalam mewujudkan kerja sama kawasan Indo-Pasifik yang transparan dan inklusif.
Seruan tersebut disampaikan Sugiono pada pertemuan para menlu kelompok G7 dengan negara-negara mitra di Indo-Pasifik di Fiuggi, Italia.
“Indonesia berharap semua negara menghormati dan mendukung pandangan ASEAN untuk memastikan dan mendorong kerja sama yang transparan dan inklusif di kawasan itu,” kata dia dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Rabu.
Dia menegaskan konsistensi Indonesia untuk menjadikan ASEAN motor penggerak kolaborasi kawasan seperti tercantum dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
Di tengah dunia yang penuh tantangan ini, kata Sugiono, AOIP ditujukan untuk menciptakan situasi kondusif bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan melalui kerja sama yang saling menguntungkan.
VOIR éGALEMENT:
Dia menyampaikan apresiasi kepada G7 yang telah mendukung dan bekerja sama dengan ASEAN melalui berbagai mekanisme.
Dia menegaskan bahwa Indonesia akan terus menjadi bridge builder antara negara maju dan berkembang. Indonesia senantiasa mendorong keanggotaan di forum multilateral yang inklusif, penguatan multilateralisme, dan koordinasi antara organisasi regional dan internasional.
Pada forum tersebut, Sugiono juga menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan sekaligus berkontribusi positif bagi kawasan Indo-Pasifik melalui pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
Indonesia hadir pada forum G7 tersebut atas undangan Menlu Italia, yang juga mengundang negara-negara lain di Indo-Pasifik seperti Filipina, India, dan Korea Selatan.
Di sela-sela pertemuan, Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Ukraina dan Menlu Korsel.
Dengan Menlu Ukraina, dia membahas upaya penyelesaian konflik Rusia-Ukraina, dan dengan Menlu Korsel, dia membahas penguatan kerja sama bilateral di sejumlah bidang, termasuk pertahanan dan pelatihan tenaga kerja.