Asia-Pasifik Jadi Pusat Ekonomi Digital Tapi 1,7 Miliar Orang Tidak punya Akses Internet, Menlu RI: Tanggung Jawab Kita

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyoroti kesenjangan digital di kawasan Asia-Pasifik dengan menyebutnya sebagai tanggung jawab untuk bertindak sekaligus peluang, saat menghadiri pertemuan tingkat menteri (AMM) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Lima, Peru Hari Kamis.

Menlu Sugiono, menegaskan pentingnya inovasi dan digitalisasi sebagai motor penggerak ekonomi di kawasan Asia-Pasifik dalam sesi pertemuan yang mengangkat tema "Innovation and Digitalization to Promote Transition to the Formal and Global Economy".

"Asia-Pasifik, meskipun menjadi pusat ekonomi digital terkemuka dunia, masih dihadapkan pada tantangan besar. Lebih dari 1,7 miliar orang tidak memiliki akses internet, sementara hampir 70 persen pekerja di negara ekonomi menengah dan rendah tidak memiliki keterampilan digital dasar," kata Menlu Sugiono, mengutip keterangan Kementerian Luar Negeri RI, Jumat 15 November.

"Ini adalah peluang sekaligus tanggung jawab bagi kita untuk bertindak," tegas Menlu Sugiono.

Lebih lanjut, Menlu Sugiono menjelaskan Indonesia melihat pembangunan infrastruktur digital yang merata sebagai langkah mendasar. Program seperti Digital Village Initiative yang dilaksanakan di Indonesia telah menunjukkan pentingnya akses teknologi bagi masyarakat pedesaan dan kelompok rentan.

Infrastruktur ini, menurut Menlu Sugiono, harus diimbangi dengan pelatihan keterampilan yang memungkinkan setiap individu memanfaatkan peluang dalam ekonomi digital.

Dalam konteks transformasi ekonomi, Indonesia juga terus mendorong inisiatif yang mendukung transisi dari sektor informal ke formal. Hal ini termasuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil, pelatihan kewirausahaan, serta jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal.

Dalam kesempatan yang sama, Menlu RI juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam ekonomi digital. Menurutnya, kesenjangan gender harus segera diatasi untuk memastikan perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam sektor digital.

Kebijakan responsif gender yang telah diterapkan Indonesia mencakup akses perangkat digital yang terjangkau, pelatihan keterampilan dan strategi inklusif lainnya.

"Asia-Pasifik memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin utama dalam ekonomi digital dunia. Untuk mencapainya, kita harus memastikan bahwa transformasi digital ini inklusif, tidak ada yang tertinggal, dan semua pihak dapat berkontribusi," pungkasnya.