The East Java Provincial Government Prepares Rp. 185 Billion For The Social Assistance Fund For Handling The Impact Of Inflation

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan anggaran total Rp185 miliar untuk bantuan sosial penanganan dampak inflasi di Jatim.

Alokasi tersebut terskema dari Dana Transfer Umum (DTU) atau earmarking sebesar 2,21 persen, setara dengan Rp66,6 miliar dan dari program reguler sebanyak Rp118,4 miliar.

"Seperti apa yang disampaikan ibu Gubernur bahwa kita mengalokasikan dana sebesar 2 persen earmarking, dari sisa anggaran yang belum tersalurkan dari Oktober smp November sampai Desember kemudian ditambah lagi mengoptimalkan program-program reguler kita," kata Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak di Surabaya, Kamis, 15 September.

Emil menjelaskan, alokasi DTU senilai Rp66,6 miliar itu terdiri dari beberapa OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Diantaranya Dinas Sosial Jatim senilai Rp2,4 miliar, Dinas Perhubungan Jatim Rp14,5 miliar, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Rp12,4 miliar, Dinas Koperasi dan UKM Jatim 18 miliar, dan Dinas ESDM Jatim Rp6,1 miliar.

Kemudian dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Rp3,7 miliar, Dinas Perkebunan Jatim Rp3,2 miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Rp200 juta dan dari BOP 10 persen setara Rp6,1 miliar.

Sementara dana dari reguler sebesar Rp118, 4 mikiar berasal dari subsidi transportasi sebesar Rp24 miliar, PKH plus Rp80 miliar dan ASPD Rp14,4 miliar.

"Artinya, secara nomenklatur anggaran bisa digunakan untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi baik itu subsidi transportasi umum, subsidi ongkos dari sentra produksi, padat karya, program bantalan sosial dan lain sebagainya itu bisa diarahkan untuk penguatan program kita menghadapi inflasi ini," ujarnya.

Emil menjelaskan alokasi dana tersebut akan disalurkan untuk dua kategori yaitu efisiensi logistik dan memberikan bantalan sosial bagi masyarakat. Menurutnya ada profesi tertentu yang ketika ia mendapatkan bantuan maka ia juga akan ikut membantu kelancaran dari pasokan pangan. Seperti Tukang ojek dan nelayan. "Kalau mereka dapat bantalan sosial ini juga akan membantu mereka supaya tetap berproduksi," katanya.

Dia memastikan bantuan itu akan segera disalurkan, agar bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan Pemprov Jatim tidak tumpang tindih dengan program pusat.

"Nasional kan pake DTKS makanya nanti akan dilihat dia sudah menerima PKH atau belum. Tiggal kata kuncinya bagaimana mematangkan efektivitas penyalurannya," ujarnya.

Tak hanya itu, Mantan Bupati Trenggalek ini juga menuturkan bahwa Pemprov Jatim sebagai lumbung pangan nasional terus berupaya bagaimana logistik di wilayahnya tetap terkendali, dan juga berupaya agar tidak terjadi kenaikan biaya produksi pertanian. 

"Kami fokus bagaimana Jawa Timur sebagai provinsi pangan ini bisa efisien logistiknya tapi kita juga perlu sinergi untuk memastikan tidak terjadi _cost push inflation_ atau inflasi yang didorong oleh kenaikan biaya produksi pertanian," katanya.