Presiden Prabowo menyaksikan langsung penyerahan denda administratif sebesar Rp10.270.051.886.464 dan lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026. (Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan negara melalui penertiban kawasan hutan dan pemberantasan praktik korupsi. (Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Prabowo menegaskan langkah penyelamatan aset negara tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat. (Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)
“Saya kira saudara-saudara, acara seperti ini, jangan kita anggap hanya seremoni, tapi, pandangan saya, keyakinan saya, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, sudah pada tahap rakyat kita ingin melihat bukti,” ujar Presiden. (Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden juga mengungkapkan bahwa penyerahan kali ini merupakan yang keempat dengan total nilai penyelamatan aset mencapai sekitar Rp40 triliun. (Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Menurut Presiden, hasil penyelamatan kekayaan negara tersebut akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan fasilitas pelayanan publik, termasuk perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. (Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Kepala Negara menjelaskan pemerintah tengah mempercepat renovasi fasilitas pendidikan nasional. Setelah memperbaiki 17 ribu sekolah tahun lalu, pemerintah menargetkan perbaikan 70 ribu sekolah di tahun ini dan 100 ribu sekolah pada tahun depan. (Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, dan PPATK atas kerja bersama dalam mengamankan aset negara. (Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden juga menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. (Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Langkah tegas ini menandai arah baru tata kelola sumber daya alam Indonesia yang lebih bersih, lebih adil, dan sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. (Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan denda administratif sebesar Rp10.270.051.886.464 dan lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare dalam acara yang digelar di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan negara melalui penertiban kawasan hutan dan pemberantasan praktik korupsi.
