Rancangan Anggaran yang Didukung Trump Ditolak DPR, Sejumlah Layanan Pemerintah AS Terancam Tutup

Capitol Hill. (Wikimedia Commons/Architect of the Capitol)

JAKARTA - Penutupan sebagian pemerintahan (Goverment Shutdown) semakin membayangi Amerika Serikat, setelah rancangan anggaran yang didukung Presiden terpilih Donald Trump gagal mendapat dukungan di DPR AS pada Hari Kamis.

RUU belanja yang didukung Trump mandek setelah puluhan anggota Partai Republik menentang presiden terpilih, membuat Kongres tidak memiliki rencana yang jelas untuk mencegah penutupan pemerintah yang akan segera terjadi jelang Natal.

Pemungutan suara tersebut mengungkap garis-garis kesalahan dalam Partai Republik Trump yang dapat muncul lagi tahun depan ketika mereka mengendalikan Gedung Putih dan kedua kamar Kongres.

Paket tersebut gagal dengan perolehan suara 174-235 hanya beberapa jam setelah disusun dengan tergesa-gesa oleh para pemimpin Republik yang berusaha memenuhi tuntutan Trump, dikutip dari Reuters 20 Desember.

Kesepakatan bipartisan sebelumnya dibatalkan setelah Trump dan orang terkaya di dunia Elon Musk menentangnya pada Hari Rabu.

Trump telah menekan anggota parlemen untuk menyelesaikan masalah sebelum ia menjabat pada tanggal 20 Januari.

Tetapi, anggota sayap kanan partai menolak untuk mendukung paket yang akan meningkatkan belanja dan membuka jalan bagi rencana yang akan menambah triliunan lagi utang pemerintah federal sebesar 36 triliun dolar AS.

"Saya benar-benar muak dengan partai yang berkampanye tentang tanggung jawab fiskal dan berani mendatangi rakyat Amerika dan mengatakan Anda pikir ini bertanggung jawab secara fiskal," kata Perwakilan Republik Chip Roy, salah satu dari 38 anggota Partai Republik yang memberikan suara menentang RUU tersebut.

Ketua DPR AS dari Partai Republik Mike Johnson tidak memberikan rincian apa pun ketika ditanya mengenai hal ini.

"Kami akan menemukan solusi lain," tandasnya.

RUU yang gagal pada Hari Kamis sebagian besar menyerupai versi sebelumnya yang dikecam Musk dan Trump sebagai pemberian yang sia-sia kepada Demokrat.

RUU tersebut akan memperpanjang pendanaan pemerintah hingga Maret dan menyediakan 100 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan bencana dan menangguhkan utang.

Partai Republik mencoret elemen lain yang telah dimasukkan dalam paket asli, seperti kenaikan gaji untuk anggota parlemen dan aturan baru untuk manajer tunjangan farmasi.

Atas desakan Trump, versi baru tersebut juga akan menangguhkan batasan utang nasional selama dua tahun -- sebuah manuver yang akan mempermudah pengesahan pemotongan pajak dramatis yang telah dijanjikannya.

Pendanaan pemerintah akan berakhir pada tengah malam pada Hari Jumat. Jika anggota parlemen gagal memperpanjang tenggat waktu tersebut, Pemerintah AS akan memulai penutupan sebagian yang akan menghentikan pendanaan untuk kebutuhan segala hal, mulai dari penegakan hukum perbatasan hingga taman nasional dan memotong gaji untuk lebih dari 2 juta pekerja federal. Administrasi Keamanan Transportasi AS memperingatkan, para pelancong selama musim liburan yang sibuk dapat menghadapi antrean panjang di bandara.

Johnson sebelum pemungutan suara mengatakan kepada wartawan, paket tersebut akan menghindari gangguan, menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan, dan memudahkan anggota parlemen untuk memangkas pengeluaran hingga ratusan miliar dolar saat Trump menjabat tahun depan.

"Pemerintah terlalu besar, melakukan terlalu banyak hal, dan hanya melakukan sedikit hal dengan baik," katanya.

Terpisah, Partai Demokrat mengecam RUU tersebut sebagai kedok untuk pemotongan pajak yang akan merusak anggaran yang sebagian besar akan menguntungkan pendukung kaya seperti Musk, orang terkaya di dunia, sambil membebani negara dengan utang tambahan triliunan dolar.

"Beraninya Anda menguliahi Amerika tentang tanggung jawab fiskal?" kata Pemimpin Demokrat DPR Hakeem Jeffries selama debat.

Bahkan jika RUU tersebut telah disahkan DPR, RUU tersebut akan menghadapi banyak hambatan di Senat, yang saat ini dikuasai oleh Demokrat. Gedung Putih mengatakan Presiden Demokrat Joe Biden tidak mendukungnya.

Perdebatan sebelumnya mengenai batas utang telah membuat pasar keuangan ketakutan, karena gagal bayar Pemerintah AS akan menyebabkan guncangan kredit di seluruh dunia. Batas tersebut telah ditangguhkan berdasarkan perjanjian yang secara teknis berakhir pada 1 Januari, meskipun anggota parlemen kemungkinan tidak harus menangani masalah tersebut sebelum musim semi.

Penutupan pemerintah terakhir terjadi pada Desember 2018 dan Januari 2019, selama masa jabatan pertama Trump di Gedung Putih.