Panja Komisi VIII DPR Tekan Usulan Biaya Haji Jadi Rp93,4 Juta

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat rapat kerja bersama Kementerian Agama di Jakarta, Selasa (23/5/2023). (ANTARA/Youtube-Komisi VIII DPR RI)

JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR menekan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 yang diusulkan Kementerian Agama sebesar Rp94,3 juta menjadi Rp93,4 juta per orang.

"Panja Komisi VIII DPR RI dalam melakukan penelisikan dan penyisiran BPIH tahun 2024 ini menawarkan angka Rp93,4 juta," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily dilansir ANTARA, Kamis, 23 November.

Sebelumnya, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang pertama kali diusulkan Kementerian Agama sebesar Rp105 juta. Pemerintah kemudian merasionalisasi sejumlah komponen BPIH dan ditemukan angka Rp94,3 juta.

Pada rapat panja, muncul angka Rp93,4 juta setelah dilakukan penelisikan dan penyisiran ulang.

Ace mengatakan penurunan angka yang diberikan panja dan pemerintah tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan kesepakatan sebagai BPIH tahun 2024.

"Kami mendorong penghitungan biaya haji ini harus berbasis pada kondisi objektif dan biaya tahun sebelumnya dengan memperhatikan inflasi di Arab Saudi, penyesuaian mata uang dolar AS dan riyal Arab Saudi serta penyesuaian harga beberapa komponen lainnya," kata Ace.

Dia menjelaskan komponen yang dapat diturunkan, antara lain biaya penerbangan, konsumsi, dan hotel atau pemondokan di Arab Saudi.

Setelah ditemukan titik tengah, panja akan kembali membahas untuk penentuan BPIH, termasuk formulasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat.

"Kami menargetkan BPIH 2024 ini akan diputuskan pada tanggal 27 November 2023. Keputusan ini lebih cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya agar jamaah memiliki waktu yang panjang dalam melakukan pelunasan," ujar Ace.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan penurunan biaya haji ini setelah dilakukan penyisiran komponen-komponen BPIH.

Penyisiran yang dilakukan meliputi komponen biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, Armuzna, embarkasi/debarkasi, keimigrasian, dokumen perjalanan, dan biaya hidup.

"Kami punya semangat yang sama bahwa kita ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia," kata dia.