Demokrat Tutup Pintu Bagi Sandiaga untuk Jadi Cawapres Anies

Sandiaga Uno (ANTARA)

JAKARTA - Partai Demokrat menutup pintu bagi Menparekraf Sandiaga Uno untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan bertarung di Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu ditegaskan Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief menanggapi kriteria cawapres yang disebut mantan wakil presiden Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Partai NasDem yang merupakan mitra di Koalisi Perubahan menyebut kriteria itu merujuk pada tokoh-tokoh Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama (NU). Sementara PKS ingin kembali menduetkan Anies dengan Sandiaga.

Andi mengatakan, Demokrat akan mempertimbangkan nama-nama yang diusulkan mitra-mitra koalisi. Tapi untuk Sandiaga Uno, kata dia, partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu tak akan membicarakannya lagi.

"Nanti dibicarakan, yang penting bagi Demokrat, nama Sandi Uno kita tutup. Kalau nama-nama lain silakan," ujar Andi saat dihubungi, Jumat, 14 April.

Hingga saat ini, lanjut Andi Arief, Demokrat masih mencalonkan AHY sebagai cawapres Anies. Setiap parpol yang tergabung di Koalisi Perubahan berhak mengajukan nama. Namun, Demokrat menyerahkan keputusan kepada Anies.

"Tergantung Pak Anies akan memutus siapa, apakah Mas AHY, apakah calon yang dikemukakan oleh PKS, atau calon yang dikemukakan oleh NasDem gitu. Nanti silakan dirembukkan saja, dan Mas Anies yang akan memutuskan. Demokrat sendiri masih mencalonkan AHY, saya kira gitu," kata Andi Arief.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla, menyebut cawapres pendamping Anies Baswedan harus memenuhi 2 kriteria. Pertama, harus mampu mendongkrak elektoral Anies.

“Calon wakil presiden harus bisa menambah suara untuk Presiden, harus punya modal menambah suara,” kata JK, sapaan akrab Jusuf Kalla, di Kantor PP Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta, Kamis, 13 April.  

Kriteria kedua, lanjut Ketua Umum DMI tersebut, sosok cawapres itu harus mampu bekerja sama dengan Anies Baswedan jika nantinya terpilih dalam pesta demokrasi 5 tahunan.

“Kalau menang mampu bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan nanti, kalau menang,” kata JK.