Acting Governor Of Aceh Of Sabang Region Becomes A National Strategic Project To President Jokowi

ILUSTRASI/Sabang, Aceh/DOK ANTARA-Irman Yusuf

BANDA ACEH - Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengajukan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang masuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Presiden Jokowi.

“Kami mengajukan kepada Presiden agar Kawasan tersebut dijadikan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan untuk Kawasan BPKS diberikan impor khusus dengan rentang waktu,” kata Achmad Marzuki dilansir ANTARA, Jumat, 27 Agustus.

Usulan tersebut disampaikan Pj Gubernur Aceh saat memenuhi panggilan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta dan turut membahas sejumlah isu terkini tentang Aceh.

Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, bersama Ketua DPRA Saiful Bahri juga menyampaikan beberapa persoalan terkait pembangunan Aceh dan meminta dukungan Presiden atas beberapa kegiatan skala nasional yang akan digelar di Aceh.

Dia mengatakan dalam pertemuan tersebut dirinya menyampaikan terkait penanganan kemiskinan,penanganan stunting, inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Dana Otonomi Khusus Aceh.

"PON XXI Sumut-Aceh tahun 2024 juga belum tersedia dana. Kawasan Industri budidaya perikanan seluas 1.000 hektare, percontohan garam tunel, dan pengerukan muara juga menjadi bahasan kita," katanya.

Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki didampingi Ketua DPR Aceh, Saiful Bahri alias Pon Yahya keluar dari Istana Negara(ANTARA/HO)

 

Achmad Marzuki juga berharap Presiden Jokowi akan menetapkan Dataran Tinggi Gayo Alas sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

Selain itu, Pj Gubernur juga meminta dukungan Presiden terkait program transportasi lokal, dukungan atas kelanjutan pembangunan Jalan Jantho – Keumala (missing link/jalan nasional yang link terputus) serta pembangunan Kutacane – Langkat untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

“Kami juga meminta kepada Bapak Presiden untuk perpanjangan dan penambahan dana otsus Aceh,” kata Achmad Marzuki.

Kepada Presiden, Achmad Marzuki juga melaporkan beberapa aksi cepat yang dilakukan pemerintah Aceh untuk mengentaskan kemiskinan dan membuka akses lapangan kerja kepada masyarakat. Beberapa diantaranya adalah dengan membuka ekspor langsung CPO via pelabuhan di Aceh, membangun Kawasan Lumbung Pangan dan pakan ternak, membangun pabrik minyak goreng, tepung tapioka dan gula, serta membangun agro-industri dan atsiri.

Achmad Marzuki mengatakan, pemerintah melakukan pembangunan dryport di Bener Meriah untuk ekspor kopi dan produk daerah Kawasan tengah Aceh serta melakukan pengawalan potensi investasi seperti Semen Laweung, dan lainnya.