Hadapi COVID-19, Pemerintah Indonesia Upayakan Berbagai Akses Untuk Dapatkan Vaksin

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah dan UNICEF terkait pengadaan vaksin umum dan vaksin COVID-19 (Tangkap layar YouTube Kemenkes RI)

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyebut pemerintah saat ini tengah berupaya untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Vaksin ini menjadi penting, karena saat ini pandemi masih terjadi dan menimbulkan dampak global di dunia.

Hal ini disampaikan Terawan saat dirinya menghadiri kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah dan UNICEF terkait pengadaan vaksin umum dan vaksin COVID-19.

Secara global, kata Terawan, saat ini sudah ada 29 juta orang yang terjangkit COVID-19 dengan jumlah kematian 926.544 jiwa per Selasa, 15 September kemarin. Sedangkan di Indonesia saat ini jumlah kasus positif telah mencapai 225.090 orang dengan total angka kematian mencapai 8.965 jiwa.

Atas alasan inilah, pemerintah saat ini mengupayakan akses terhadap vaksin COVID-19 melalui berbagai skema.

"Pemerintah sedang mengupayakan akses atas vaksin COVID-19 melalui berbagai skema," kata Terawan dalam acara yang disiarkan secara daring itu, Rabu, 16 September.

Adapun skema yang dimaksudnya adalah melalui COVAX Facility yang merupakan bagian dari aliansi vaksin GAVI. Selain itu, vaksin ini juga berusaha didapatkan Indonesia dari ACT Accelerator yang dipimpin oleh The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, maka ke depan Indonesia dan Unicef dapat bekerja sama. Apalagi, peran Unicef dalam COVAX Facility sangat penting. "Upaya tersebut akan memastikan setiap negara termasuk Indonesia punya akses yang aman, cepat, dan merat terhadap vaksin COVID-19 apabila nanti vaksin sudah ditetapkan dan diproduksi," ungkapnya.

"Unicef dan mitranya berkomitmen kepada negara-negara yang telah bergabung dalam COVAX termasuk Indonesia untuk mengadakan dan memberikan vaksin COVID-19 yang aman, efektif, secara cepat, dan dalam skala besar," imbuhnya.

Pada acara yang sama, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkes dan Unicef mengenai vaksin COVID-19 yang akan menjadi persiapan pengadaan dan mekanisme pendistribusian vaksin ke depan.

Pendistribusian vaksin ini menjadi penting, sebab sejak awal pandemi terjadi, Indonesia selalu bmenekankan pentingnya vaksin untuk semua. Selain itu, lewat berbagai langkah, Indonesia telah berupaya mengadakan vaksin termasuk melalui jalur bilateral ataupun multilateral. 

"Indonesia aktif dalam pembahasan akses ini dan Indonesia telah ditetapkan sebagai salah satu negara yang memenuhi syarat sebagai negara yang advance market commitment (AMC) GAVI COVAX Facility," kata Retno.

Sehingga nantinya, Indonesia akan memperoleh vaksin sebesar 20 persen dari jumlah penduduk dan bantuan keringanan financial melalui mekanisme Official Development Assistant. "Perkiraan kami vaksin melalui jalur multirateral ini akan tersedia pada tahun 2021," ungkapnya.

"Yang pasti dengan adanya bantuan financial ODA maka diharapkan harga vaksin akan lebih murah dibandingkan mekanisme yang lain," pungkasnya.