Sri Mulyani: Automatic Adjustment Berguna Cegah Ekonomi Nyungsep

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Dok. Kemenkeu)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang diblokir sementara sebesar 5 persen digunakan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.

Menurut dia, jumlah 5 persen itu bisa disisihkan dari belanja yang dianggap kurang prioritas.

“Setiap Kementerian/Lembaga tahun persis belanja mereka, bukan kami yang menentukan. Kita memberikan amplopnya besar itu dan kemudian beliau-beliau yang harus mengelolanya,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Rabu, 1 Maret.

Menkeu mengungkapkan belanja K/L hingga akhir tahun rata-rata hanya sebesar 94 hingga 95 persen, tidak menyentuh angka 100 persen. Sehingga, pencadangan 5 persen tersebut tidak mempengaruhi kinerja dan tetap bisa mencapai target pembangunan dari masing-masing K/L.

“Yang paling hebat itu biasanya bisa 98 persen. Rata-rata mereka di 94 persen hingga 95 persen. So actually, saya itu sebetulnya mengatakan 5 persen yang sering nggak kepakai itu saya bintangin ya [pak/bu. You can do semua programnya,” katanya.

Menkeu menjelaskan pencadangan ini penting dilakukan untuk menghadapi berbagai gejolak dan ketidakpastian yang masih akan muncul. Misalnya, saat pandemi, APBN menyangga dan mengabsorb berbagai guncangan yang muncul.

“APBN meredam shock. Karena kalau kita enggak punya APBN yang kuat, shock yang tadi jatuh penerimaan dan kita ikut jatuh dari sisi belanja, ekonominya bakalan nyungsepnya dalam banget. Jadi kita mengabsorbsi shock yang luar biasa besar ini,” tuturnya.

Sebagai contoh, harga harga minyak pernah mengalami kenaikan sehingga subsidi energi naik signifikan dari Rp150 triliun menjadi sekitar Rp550 triliun.

“Kalau kita nggak redam, rakyat harus membayar harga minyak tiga kali lipat. Ekonomi pasti nyungsep. Itu subsidi dinikmati seluruh rakyat Indonesia sehingga ekonomi kita bisa tumbuh dari pajak juga. Jadi, tolong cadangkan dari belanja yang sudah kita alokasikan,” tutup Menkeu Sri Mulyani.