Polri Bentuk Tim Investigasi Gabungan Tanggapi Maraknya Penculikan Anak

ILUSTRASI

JAKARTA - Fenomena kasus penculikan anak yang marak di berbagai wilayah Indonesia kembali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menanggapi hal ini, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tengah mengambil langkah-langkah konkret dan terukur guna mencegah serta menindak setiap kasus penculikan anak yang terjadi.

Kasus penculikan yang belakangan ini menonjol yakni Bilqis, bocah usia 4 tahun dari Kota Makassar yang hilang diculik lalu ditemukan di Suku Anak Dalam Jambi.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri langsung bergerak di lapangan dengan melibatkan seluruh jajaran, termasuk satuan wilayah hingga tingkat paling bawah.

“Polri mengambil langkah-langkah yang langsung bisa dikerjakan di lapangan dan melibatkan jajaran hingga tingkat paling bawah,” ujar Brigjen Trunoyudo saat dikonfirmasi, Rabu 13 November 2025.

Truno menambahkan, langkah Polri bersifat fundamental namun berdampak luas dengan melibatkan asistensi dari tingkat pusat, investigasi gabungan, penguatan peran Bhabinkamtibmas, serta kerja sama dengan pihak sekolah.

“Kami melakukan asistensi dari pusat, membentuk tim investigasi gabungan, memperkuat peran Bhabinkamtibmas, menjalin kerja sama dengan sekolah, melakukan pengecekan cepat di wilayah, serta merespons cepat setiap ada laporan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Trunoyudo menjelaskan sejumlah langkah strategis yang sudah ditempuh Polri dalam merespons fenomena ini, di antaranya:

Asistensi Dittipid PPA Bareskrim Polri ke jajaran daerah untuk memperkuat penanganan kasus.

Pembuatan surat perintah gabungan guna membentuk joint investigation lintas satuan.

Upaya pencegahan melalui koordinasi intensif dengan para Bhabinkamtibmas, yang berkolaborasi langsung dengan masyarakat, melakukan sosialisasi, serta meningkatkan literasi keamanan di tingkat rumah tangga dan sekolah.

“Polri berkomitmen menjaga rasa aman masyarakat dengan mengoptimalkan seluruh fungsi kepolisian, baik melalui penegakan hukum maupun upaya preventif,” pungkasnya.