Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Bos KAI: Komunikasi Indonesia-China Tidak Lancar, Sri Mulyani, Luhut, Erick Thohir, Budi Karya Harus Turun Tangan

JAKARTA - Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengakui bahwa komunikasi antara Indonesia dengan China dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kurang lancar. Penyebabnya adalah pemimpin (lead) dari proyek tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi.

"Selama ini komunikasi antara pihak Indonesia dengan China itu tidak smooth. Nah sekarang Bapak Pimpinan bisa membayangkan lead dari pada proyek ini adalah Wijaya Karya itu perusahaan apa? Konstruksi. Sekarang yang dibangun apa? Kereta api. Orang saya itu orang kereta api, ini diambil konstruksi. Nyambung enggak nih bahasanya," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, Rabu, 1 September.

Tak hanya itu, Didiek juga mewanti-wanti potensi Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan membebani keuangan negara. Peringatan tersebut berasal dari kajian konsultan independen.

"Apa yang terjadi pada pola operasi kereta cepat Jakarta-Bandung ini apabila dibiarkan seperti ini? Tadi kekhawatiran dari bapak-bapak sekalian akan membebani keuangan negara, persis itu akan terjadi," ucapnya.

Seperti diketahui, tadinya struktur pendanaan proyek senilai 6,07 miliar dolar AS tersebut, namun kini proyek diestimasikan membutuhkan pendanaan sekitar 8 miliar dolar AS. Karena itu, kata Didiek, pihaknya butuh bantuan pemerintah. Sebab, tidak mungkin proyek KCJB dibiarkan mangkrak. Apalagi, proyek ini melibatkan dua negara yakni Indonesia dan China.

"Mengapa kita perlu adanya dukungan pemerintah yang sangat besar? Karena proyek ini adalah proyek antara dua negara yang harus kita jaga. Sehingga kereta api yang sedang mendapat penugasan ini, kami akan selesaikan dengan government dan dukungan dari empat menteri," jelasnya.

Adapun menteri yang dimaksud adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

KCIC sendiri telah mengajukan penundaan setoran modal dasar sebesar Rp4,3 triliun kepada China Development Bank (CDB). Namun, hingga kini, belum ada jawaban yang didapat dari pihak konsorsium kontraktor High Speed Railway Contractors Consortium (HSRCC) baik untuk penundaan setoran maupun permintaan restrukturisasi kredit proyek.

"Empat menteri itu berpesan koreksi ini, restrukturisasi ini sifatnya harus end-to-end. Kita selesaikan semua permasalahan, kita ungkap semuanya untuk kebaikan negara ini. Saya sepakat Pak Pimpinan kita meeting tertutup, kita kaji semuanya sehingga perbaikannya menyeluruh bahwa konsekuensi-konsekuensi apa yang akan ditanggung negara ini sama-sama kita tanggung bukan hanya di kereta api," jelasnya.