Datangkan Vaksin dari China, Sinopharm, Bos Kimia Farma: Pakai Dana Kami Sendiri, Bukan dari APBN

JAKARTA - Indonesia kembali kedatangan stok vaksin pada hari ini. Sebanyak 1,184 juta dosis vaksin Sinopharm baru tiba di Bandara Soekarno Hatta. Vaksin tersebut didatangkan oleh PT Kimia Farma Tbk untuk kebutuhan program vaksinasi Gotong Royong.

Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk Verdi Budidarmo mengatakan kedatangan vaksin ini merupakan kerja sama antara Kimia Farma dengan Sinopharm. Total vaksin yang sudah tiba di Indonesia sebanyak 5,5 juta dosis dari kontrak sebanyak 15 juta dosis.

Terkait dengan pendanaan, Verdi mengatakan bahwa pembelian vaksin Sinopharm ini menggunakan pendanaan mandiri Kimia Farma sebagai anggota BUMN Holding Farmasi.

"Pendanaanya mandiri dari Kimia Farma sebagai anggota BUMN holding farmasi tanpa menggunakan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) baik pembelian vaksin maupun pengiriman dan pelaksanaan vaksinasinya," tuturnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 19 Juli.

Verdi mengatakan bahwa kontrak antara Kimia Farma dan Sinopharm untuk mendatangkan vaksin COVID-19 merupakan bagian dari target mengamankan dan menyuntikan 20 juta dosis lewat vaksinasi Gotong Royong pada 2021.

"Vaksinasi Gotong Royong adalah pilihan atau opsi tambahan mengakses vaksin bagi korporasi. Baik itu karyawan keluarga dan yang terkait. Untuk mendukung tercapainya target vaksinasi nasional sebanyak 2 juta dosis per hari dan tercapainya herd immunity, serta WNA yang bertugas atau tinggal di Indonesia," jelasnya.

Kata Verdi, kedatangan vaksin Sinopharm dan vaksin lainnya di Indonesia menjadi bukti bahwa ketersediaan vaksin di Indonesia aman. Karena itu, ia mengimbau agar masyarakat untuk tak ragu menjalani vaksinasi.

"Karena vaksin dapat mengurangi risiko sakit berat apabila kita terpapar COVID-19 yang terus bermutasi. Selain vaksinasi yang tidak boleh dilupakan adalah disiplin pada protokol kesehatan dengan menjalankan 5M," ucapnya.

Di samping itu, Verdi juga mengingatkan agar masyarakat patuh pada kebijakan yang di telah ditetapkan pemerintah untuk membantu menurunkan jumlah penularan COVID-19.